JAKARTA — Perjalanan Aneu Nursifah dalam dunia kepemiluan memperlihatkan bagaimana pengalaman dari tingkat paling dasar dapat mengantarkan seseorang menuju tanggung jawab kepemimpinan strategis. Mengawali kiprah sebagai petugas entri data KPU Kabupaten Garut pada 2007, perempuan kelahiran Garut, 11 November 1985, itu kemudian dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada 2024.
Salah satu momentum penting kepemimpinannya berlangsung pada 8 Desember 2024. Ketika itu, Aneu memimpin pembukaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sebuah tahapan krusial dalam penyelenggaraan demokrasi di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.
Baca Juga
Kebakaran PT Fonusa di Cikande Belum Padam Basarnas Kerahkan Tim
Indonesia Teken Kesepakatan Perdana Perdagangan Karbon
Israel Bom Mobil Pembawa Makanan Pengungsi di Gaza, Empat Syahid
Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari perjalanan hampir dua dekade di dunia kepemiluan. Dari pekerjaan teknis, kepemimpinan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, hingga penanganan persoalan hukum di tingkat provinsi, Aneu membangun pengalaman melalui berbagai jenjang pengabdian.
Kini, sebagai anggota KPU Jawa Barat periode 2023–2028 yang membidangi Hukum dan Pengawasan, Aneu memiliki tanggung jawab strategis dalam memperkuat kepastian hukum, pengawasan internal, serta tata kelola penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Dari Garut Menuju Kepemimpinan KPU Jawa Barat
Ketertarikan Aneu pada persoalan demokrasi tumbuh ketika menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Pada 2004, ia bergabung dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum.
Pengalaman tersebut memperkenalkannya pada persoalan mendasar demokrasi, mulai dari kejujuran proses pemungutan suara, pengawasan, hingga pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
Sebelum sepenuhnya menekuni bidang kepemiluan, Aneu sempat bekerja di sektor perbankan sebagai tenaga pemasaran BNI Bandung pada 2005–2006. Ia kemudian menjabat manajer keuangan BMT Djulfaqor pada 2006–2008.
Pada 2007, Aneu bergabung dengan Tim Entry Data KPU Kabupaten Garut. Pekerjaan tersebut mempertemukannya secara langsung dengan sistem administrasi kepemiluan yang menuntut ketelitian, kecermatan, dan akuntabilitas.
Kariernya berkembang ketika dipercaya menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wanaraja dalam dua periode, yakni 2012–2014 dan 2017–2019. Pengalaman memimpin penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan memberinya pemahaman mengenai tantangan teknis, koordinasi antarlembaga, serta dinamika masyarakat dalam proses demokrasi.
Bekal tersebut mengantarkannya menjadi anggota KPU Kabupaten Garut periode 2019–2023 dengan penugasan pada Divisi Hukum dan Pengawasan.
Empat tahun kemudian, Aneu melangkah ke tingkat provinsi setelah terpilih sebagai anggota KPU Jawa Barat periode 2023–2028. Ia kembali dipercaya menangani Divisi Hukum dan Pengawasan, bidang yang membutuhkan penguasaan regulasi serta kemampuan mengelola persoalan hukum kepemiluan.