jpnn.com, PURWOKERTO - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir menyebutkan empat kriteria ideal wakil presiden. Keempatnya adalah sejalan dengan presiden, berjiwa negarawan, komunikatif dengan seluruh komponen bangsa, dan memiliki relasi politik yang baik.
Hal itu disampaikan Haedar seusai menghadiri Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Minggu (22/11).
BACA JUGA: Sandiaga Uno Nilai Dasco Layak Dampingi Prabowo, Punya Tiga Kriteria Cawapres
"Kita sepenuhnya percaya pada Presiden Prabowo Subianto. Dan saya yakin sudah dilakukan, di mana memilih wapres yang tentu satu, sejalan, seia sekata, sepaham, sepandangan dengan Presiden," katanya.
Menurut Haedar, keselarasan pandangan antara presiden dan wakil presiden penting karena keduanya harus menjadi satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan.
BACA JUGA: RUU Perampasan Aset Disahkan, Alexander Waas: Bukti Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
Kriteria kedua, wakil presiden harus berjiwa negarawan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Ketiga, wakil presiden harus mampu menjalin komunikasi dengan seluruh komponen bangsa tanpa diskriminasi. Kemampuan itu diperlukan untuk mengoptimalkan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat agar bersama-sama mendukung pembangunan nasional.
Adapun kriteria keempat, wakil presiden perlu memiliki relasi politik yang baik dengan berbagai kekuatan politik. Haedar menjelaskan, presiden dan wakil presiden berada dalam sistem politik yang mengharuskan keduanya mampu membangun komunikasi dan hubungan dengan berbagai kekuatan politik.
BACA JUGA: Dasco Loyal 35 Tahun, Layak Jadi Wapres Prabowo
Ia meyakini Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan berbagai aspek tersebut dalam menentukan sosok yang tepat untuk mendampinginya sebagai wakil presiden.
Dalam tausiahnya pada acara yang sama, Haedar meminta seluruh kader Muhammadiyah mengedepankan dakwah yang positif dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk saat mengkritik kebijakan pemerintah.
"Kalaupun kita melakukan kritik, lakukan kritik dengan etika Muhammadiyah, dengan kepribadian Muhammadiyah, bersifat adil dan korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana," katanya.
Haedar mengatakan Muhammadiyah bertanggung jawab berperan dalam kehidupan bangsa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dalam keputusan Muktamar, Indonesia dipandang sebagai Negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah, yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita kebangsaan.
Menurut dia, peran itu harus diwujudkan melalui dakwah yang membangun dan memberikan solusi, bukan pendekatan yang selalu berorientasi pada pertentangan. Ia mengutip prinsip ad-da'wah lil-muwajahah, laisa ad-da'wah lil-mu'aradhah, yang bermakna dakwah untuk menghadirkan perubahan secara positif dan konstruktif, bukan semata-mata membangun pertentangan.
Haedar juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas pimpinan dan kader Muhammadiyah agar menjadi teladan di tengah masyarakat. Dakwah, katanya, harus disampaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan cara berdialog yang santun. Pendekatan itu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah sekaligus memperluas kontribusi organisasi bagi umat dan bangsa.
Haedar berharap Muhammadiyah Jawa Tengah terus berkembang dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Darmizal Apresiasi Diplomasi Prabowo dan Kinerja Dasco
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga




