JAKARTA - Anggota DPR RI periode 2004-2009, Soeharno Panca Atmaja, mendorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenahi layanan darurat 110. Layanan tersebut diharapkan menjadi wajah pelayanan Polri yang responsif, mudah diakses, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Soeharno menilai pembenahan tersebut penting dilakukan, terutama dalam momentum program prioritas 100 hari kepemimpinan Kapolri. Layanan 110 diharapkan tidak sekadar menjadi saluran pengaduan, tetapi juga mampu memastikan masyarakat memperoleh pertolongan ketika menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dapat menjadi bahan refleksi bagi Polri untuk memperkuat kualitas pelayanan.
“Polisi tidak hanya dibutuhkan untuk penegakan hukum. Masyarakat juga membutuhkan polisi yang mudah dihubungi, cepat merespons, bersedia mendengarkan, dan memberikan kepastian tindak lanjut atas setiap laporan,” kata Soeharno, Minggu (22/11/2026).
Soeharno menjelaskan, layanan 110 merupakan instrumen strategis Polri untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan profesional.
“Layanan 110 tidak boleh sekadar menjadi nomor telepon pengaduan. Layanan ini harus menjadi pintu pertama yang memastikan masyarakat memperoleh akses pertolongan kepolisian secara cepat, mudah, dan profesional,” ujarnya.




