JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional inisiasi DPR dinilai tidak eksplisit menyatakan sistem pendidikan nasional sebagai pendidikan bermutu. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran yang beragam atas pendidikan, di tiap pergantian kekuasaan atau pemerintahan.
Jaminan pendidikan bermutu secara nasional dinilai penting karena hingga saat ini sistem pendidikan nasional tidak mampu meningkatkan dan memperkuat keterampilan dan kompetensi literasi dan numerasi anak Indonesia. Sejak 2000, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memotret rendahnya kompetensi anak Indonesia dalam hal membaca, matematika dan sains.
“Sistem pendidikan nasional yang tidak tegas menjamin pendidikan bermutu dan tidak eksplisit memastikan fungsi dan tujuannya akan melahirkan turunan kebijakan yang ambigu serta peran dan tanggung jawab aktor yang centang perenang, sehingga berakibat pada rendahnya mutu kompetensi literasi dan numerasi generasi Indonesia,” ucap Direktur Eksekutif Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik) Dhitta Puti Sarasvati di Jakarta, Minggu (22/11/2026).





