Jakarta, CNBC Indonesia - Pengerjaan proyek Tol Trans Sumatra terus dikebut hingga menembus ke perbatasan Jambi. Selain fokus pada penyelesaian proyek Tol Palembang-Betung, PT Hutama Karya (Persero) juga tengah mengerjakan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi.
Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan memberikan kabar terbaru soal proyek Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi khususnya Seksi 2A dan 2B. Dia berkesempatan meninjau langsung proyek tersebut pada Rabu (18/11/2026) lalu.
Peninjauan mencakup pekerjaan Jembatan Bayung Lencir sepanjang 1,214 Km di Seksi 2B serta jembatan perlintasan jalan nasional di Seksi 2A. Seksi 2A dan 2B membentang sepanjang 55,8 Km dengan dua lajur di setiap arah.
Ruas ini dirancang untuk kecepatan 100 kilometer per jam dengan perkerasan beton (rigid). Pekerjaan ini juga mencakup 26 jembatan, yaitu 2 tipe jembatan sungai, 10 underpass, dan 14 overpass.
Selain itu terdapat 4 struktur pile slab, 158 box culvert, serta empat tempat istirahat dan pelayanan (TIP). Hingga November 2026, progres konstruksi kedua seksi mencapai 53,30%. Setelah tersambung, ruas Betung-Tempino-Jambi akan memperkuat konektivitas jalan tol antara Sumatra Selatan dan Jambi.
Pembangunan jalan tol bersinggungan dengan beragam aspek hukum. Aspek tersebut antara lain perizinan, perlintasan dengan jalan dan jaringan utilitas, serta hubungan kontraktual dengan para pemangku kepentingan. Pendampingan hukum sejak awal membantu perusahaan memitigasi risiko dan menjaga kelancaran pekerjaan.
Oleh karena itu, Hutama Karya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek Hutama Karya di wilayah Jambi.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa kerja sama ini melengkapi pengawasan yang dilakukan perusahaan di lapangan. Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan Hutama Karya sebagai BUMN konstruksi.
PKS ditandatangani Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi. Turut dihadiri juga oleh Komisaris Hutama Karya, Mukri. Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi akan memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Pendampingan ini bersifat preventif. Tujuannya memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
"Di lapangan, kami memastikan mutu dan keselamatan pekerjaan. Bersama Kejati Jambi, kami memastikan setiap langkah proyek berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Keduanya penting agar proyek infrastruktur nasional ini bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Hamdani dikutip, Minggu (22/11/2026).
(wur/wur)




