Malang: Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi yang disebut MBG 2.0. Dalam tahap ini, BGN menetapkan tiga fokus utama, yakni memperkuat pengawasan, meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Sejak 4 bulan ini kami namakan MBG 2.0. Ada 3 hal yang menjadi prioritas kami, yaitu meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka supaya SOP dijalankan dengan benar. Pengawasan di dalamnya termasuk grading dapur dan kesesuaian kualitas. Kedua, responsif terhadap aduan karena BGN era sekarang ini ingin publik lebih banyak ikut mengawasi dan saluran untuk menyalurkan aduan. Ketiga adalah penggunaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Kepala BGN Sudaryono saat ditemui di Malang, Sabtu, 21 November 2026.
Salah satu langkah untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan ialah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Dokumen tersebut digunakan untuk mencatat penggunaan anggaran operasional dapur secara transparan sekaligus menjadi bahan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
“Era MBG 2.0 semua dapur diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban (LPDH/Laporan Penggunaan Dana Harian),” tambahnya.
Baca Juga :
Kepala BGN Sidak SPPG di Bogor untuk Pastikan Kualitas MBG
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyebut hampir seluruh dapur saat ini telah menyampaikan LPDH dengan baik. Menurut dia, kewajiban pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya membuka transparansi pengelolaan dana program MBG.
Jika ditemukan anomali dalam penggunaan anggaran, BGN akan terlebih dahulu memeriksa laporan keuangan dari dapur yang bersangkutan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri penggunaan dana sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Di samping pengawasan anggaran, BGN juga membenahi mekanisme pendataan penerima manfaat agar penyaluran makanan lebih terarah. Setiap dapur diwajibkan memiliki surat penetapan penerima manfaat sebagai dasar pendistribusian makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (baju biru). Foto: Dok. Istimewa.
Dengan ketentuan tersebut, setiap ompreng atau wadah makanan yang disalurkan harus memiliki kejelasan penerima. Kelengkapan data peserta didik, termasuk Nomor Induk Siswa dan informasi sekolah, juga menjadi bagian yang harus dipastikan.
Melalui MBG 2.0, BGN berupaya memperkuat tata kelola program agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan operasional, keterlibatan masyarakat melalui pengaduan, serta pembenahan penggunaan anggaran dan pendataan penerima manfaat menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan MBG.




