HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, FAJAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Penetapan UMP tersebut diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Andi Winarno mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ini harus mampu menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, dan iklim investasi.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026, UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses penetapannya, Pemprov Sulsel juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit). Lembaga tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Sulsel naik 7,21 persen. Sementara pada 2027, kenaikannya mencapai 7,98 persen.
Adapun kenaikan UMP Sulsel dalam beberapa tahun terakhir tercatat sebesar 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.
Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 sebesar Rp3.915.118. Sementara UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.
Andi Winarno mengatakan, kenaikan upah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan upah juga perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain menetapkan UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Ketiga sektor tersebut masing-masing sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan. Kemudian sektor industri pengolahan dan ritel sebesar Rp4.235.702,42 per bulan, serta sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.
Andi Winarno berharap penetapan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Dia juga menegaskan, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Pemprov Sulsel mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan. Perusahaan tidak diperbolehkan membayar pekerja di bawah upah minimum maupun mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP 2027 yang berlangsung melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucapnya.
Menurut Jayadi, Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.
Dia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara kalangan pengusaha mengusulkan angka 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.
Jayadi menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dia berharap keputusan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Pemprov Sulsel akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (*)





