jakarta.jpnn.com - Akademisi sekaligus Direktur Eksekutif LINKS Data (Lingkar Studi Muda Nusantara) Richard Achmad Supriyanto mengatakan media sosial makin gaduh menjelang batas waktu Presiden Prabowo menyerahkan 2 nama calon wakil presiden ke MPR.
"Karena itu, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan cawapres yang paling aman. Tidak membuat partai terpecah, tidak membuat kecewa koalisi, dan tidak menciptakan kegaduhan politik baru yang akhirnya akan mengganggu tugas program pemerintahan ke depan," ujar Richard Achmad Supriyanto.
BACA JUGA: Akademisi UNS dan Undip Ingatkan Presiden Prabowo Soal Cawapres: Salah Ambil Keputusan, Bisa Menyesal di 2029
Richard melihat peluang figur-figur pimpinan DPD RI bisa diterima di semua kalangan, baik parpol koalisi, parpol non pengusung, bahkan militer.
Keempat pimpinan DPD RI yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamzil Linrung, dan Yorrys Raweyai.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Bisa Dapat 3 Keuntungan Strategis Jika Pilih Wapres dari DPD
"Selain memperkuat representasi daerah dalam pemerintahan, opsi tersebut bisa menjaga keseimbangan hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintah sekaligus memelihara stabilitas politik menuju Pemilu 2029. Jangka pendek dan jangka panjang," sebut Richard.
Menurut Direktur Eksekutif LINKS Data itu, figur dari DPD punya posisi tawar yang baik, nonpartisan, yang relatif tidak berpotensi sebagai pesaing.
BACA JUGA: GP Al Washliyah: Dasco Layak Dampingi Prabowo, Punya 5 Modal Kepemimpinan
Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang dapat memperkuat pemerintahan tanpa membuka ruang kompetisi politik baru di dalam koalisi.
Dia menjelaskan sedikitnya ada tiga keuntungan strategis apabila mengambil sosok dari unsur pimpinan DPD RI.
Problem daerah tertangani, dan presiden bisa lebih berkonsentrasi pada agenda strategis nasional, pertahanan, ekonomi, dan hubungan internasional.
"Wapres mengurus daerah dengan segala problematikanya," katanya.
Kedua, lanjut dia, Partai Gerindra juga aman. Publik tidak resisten karena tidak semua kursi diborong sendiri oleh partai yang sama. Partai pengusung pun merasa aman karena posisi wapres tetap steril dari mesin partai.
"Gerindra tetap bisa menjaga kekuatan dan konsolidasi politiknya. Presiden juga tidak harus menempatkan figur dari partai tertentu yang berpotensi menimbulkan kalkulasi baru di antara mitra koalisi. Ini soal bagaimana menjaga keseimbangan, bukan sekadar membagi jabatan," katanya.
Ketiga, kepentingan strategis menuju 2029. Richard menilai jika stabilitas pemerintahan dalam tiga tahun ke depan bagus, ekonomi bergerak, tidak penuh kegaduhan, akan menjadi modal penting bagi Prabowo untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan program-program prioritas berjalan.
Richard menyebut waktunya pendek yakni tiga tahun untuk membuktikan kinerja pemerintahan Prabowo.
"Menuju 2029, yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang solid dan tidak gaduh. Jangan sampai posisi wakil presiden justru menjadi sumber kompetisi baru. Figur dari DPD bisa menjadi pilihan yang lebih menenangkan karena tidak membawa beban persaingan antarpartai. Fokusnya bisa membantu Presiden sampai akhir masa pemerintahan," tegas Richard.
Pakar Tata Kelola Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchamad Zaenuri menambahkan, Presiden Prabowo membutuhkan sosok wakil presiden yang mampu menjadi pelaksana kebijakan atau implementator untuk memastikan program unggulan pemerintah berjalan efektif.
"(Perlu wapres, Red) yang betul-betul tidak belajar lagi. Yang paham betul orang nomor satu ini kayak apa. Mestinya, yang nomor dua ini adalah teknokratis, ahli manajemen pemerintahan," ujar Zaenuri.
Menurut dia, sosok wapres ideal Presiden Prabowo tidak cukup hanya memiliki kekuatan politik.
Kemampuan teknokratis dan keahlian dalam manajemen pemerintahan juga diperlukan untuk mengawal implementasi berbagai program prioritas pemerintah.
Sebab, saat ini menghadapi berbagai persoalan nyata di masyarakat.
"Seperti sejumlah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang membutuhkan pengawalan dalam tahap implementasi," katanya.
Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, secara realistis Prabowo kemungkinan besar tidak akan memilih sosok yang memiliki kekuatan politik terlalu besar hingga berpotensi menjadi pesaingnya.
Menurutnya, wakil presiden idealnya memiliki kapasitas untuk membantu menjalankan pekerjaan pemerintahan sekaligus mengisi ruang kepemimpinan ketika presiden tidak berada di dalam negeri.
Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, besarnya peran wakil presiden sangat bergantung pada presiden yang menjabat.
"Harapan kita tentu wakil presiden itu mengisi kekosongan kepemimpinan. Seharusnya dia punya kapasitas untuk mengisi kerja-kerja presiden. Namun, pada saat yang sama, wakil presiden itu memang hanya ban serep. Sangat bergantung pada ban utamanya, apakah presiden mau memberi peran atau tidak," ujar Uceng.
Uceng mencontohkan Jusuf Kalla yang dinilai memiliki peran cukup signifikan ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya.
Di luar itu, dia melihat presiden cenderung menghindari sosok wakil yang memiliki kekuatan politik terlalu dominan.
Sebab, figur semacam itu berpotensi menjadi pesaing dalam kontestasi politik berikutnya, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.
"Prabowo kemungkinan akan mencari orang yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh dia. Tidak boleh ada matahari kembar. Begitu wakil presiden punya kekuatan politik sendiri, itu berpotensi jadi penantang di 2029. Jadi, kalau bicara kemungkinan, memilih orang dari partai yang sama secara politik memang lebih aman," jelasnya. (*)
Redaktur & Reporter : Ragil




