PPPK Senior Sepertinya Sulit Diangkat menjadi PNS, Heti: Save 35+

jpnn.com
3 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) senior berusia 35 tahun ke atas atau 35+ sepertinya sulit diangkat menjadi PNS.

Buktinya sudah ada, yaitu drraf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP.

BACA JUGA: Semua Masalah Beres di Tangan Dingin Dasco, Termasuk soal PPPK

Drat itu beredar cepat di media sosial. Salah satu yang disorot adalah usia PPPK Satpol PP bisa diangkat PNS.

"Astaghfirullah, kami kaget baca draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP. Ternyata ada pasal yang mengatur soal batasan usia," kata Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih kepada JPNN, Minggu (22/11/2026).

BACA JUGA: Alih Status PPPK Paruh Waktu Non-Guru Bertahap 3 Kali

Adapun isi draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP Pasal 5 sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS Pol PP melalui Pengadaan Khusus meliputi:

BACA JUGA: Tahun Depan Hanya Ada PPPK Pusat dan PPPKD, Simak Penjelasan Dirjen Nunuk

   a. Memiliki Surat Keputusan PPPK Pol PP yang masih aktif minimal 1 tahun

   b. Usia paling tinggi 35 tahun

   c. Sehat jasmani dan rohani + bebas narkotika

   d. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih.

"Isi Pasal 5 poin b memastikan peluang PPPK penuh waktu usia 35 tahun ke atas. Jangankan diangkat, ikut seleksi CPNS 2027 sepertinya tidak bisa kalau melihat isi pasal tersebut," ujar Heti.

Saat ini, kata Heti, PPPK 35+ masih degdegan. Satpol PP saja yang sudah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 dan seharusnya diangkat menjadi PNS, sampai sekarang pun belum pasti nasibnya.

Heti juga heran mengapa ketentuan usia makin dipersempit sehingga mematikan peluang PPPK 35+.

Dia memberikan solusi kepada pemerintah agar membuka kesempatan kepada seluruh PPPK penuh waktu untuk ikut seleksi.

Kemudian, seleksi dibagi dua kelompok, yaitu PPPK usia 35 tahun ke bawah dan PPPK 35+. Dua kelompok ini harus dibuat terpisah saat seleksi CPNS 2027 biar seimbang.

"Tidak adil kalau yang PPPK muda diadu dengan PPPK 35 Plus. Ini juga agar PPPK senior lebih tenang menjalani tesnya," ucap Heti.

Dia berharap pemerintah melindungi PPPK 35+ yang sudah mengabdi lebih lama. Jangan sampai mereka dikalahkan yang muda.

Heti mengingatkan pemerintah kalau PPPK 35+ pernah muda juga. Sayangnya saat mereka muda, selama 10 tahun tidak ada rekrutmen guru PNS. Mereka malah diarahkan mengikuti seleksi PPPK.

"Pemerintah jangan membiarkan PPPK senior, Save 35 plus. Berikan kami kesempatan ikut seleksi CPNS 2027," kata Heti yang juga ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) 

Sebelumnya, telah beredar draf PP Pengadaan Khusus PNS jabatan Pol PP. Namun, draf ini menimbulkan kekecewaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah, draf PP tersebut sudah dicek kebenarannya pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Hasilnya draf tersebut bukan hoaks, tetapi belum final.

Masih ada sejumlah revisi, apalagi masih ada komplain dari masyarakat.

"90 ribu Pol PP di seluruh Indonesia meminta draf Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP tidak hanya menampung dua jabatan saja," kata Fadlun kepada JPNN, Sabtu (21/11/2026).

Dia mengungkapkan jabatan di Satuan Pol PP saat ini ada tujuh, yaitu:

1. Penata Layanan Operasional (S-1)

2. Pengelola Layanan Operasional (D-III)

3. Operator Layanan Operasional (SLTA Sederajat)

4. Pengelola Umum Operasional (SD Sederajat/SLTP Sederajat)

5. Pengelola Trantibum (D-III)

6. Pranata Trantibum (SLTA Sederajat)

7. Pengadministrasi Perkantoran (SLTA Sederajat)

Yang jadi masalah kata Fadlun dalam draf hanya mengakomodasi poin 6 dan 7. Poin 1 sampai 5 tidak dimasukkan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan Pol PP.

"Pol PP itu kan ada banyak jabatan fungsionalnya. Kenapa hanya Pranata Trantibum (SLTA sederajat) dan Pengadministrasi Perkantoran (SLTA sederajat) yang dimasukkan," ucap Fadlun.

Dia menilai isi draf tersebut berseberangan dengan permintaan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada rapat 6 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco menegaskan Satpol PP, Damkar, dan Linmas berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk pengangkatan Satpol PP menjadi PNS menurut Dasco tidak perlu mengubah undang-undang, tetapi cukup melalui regulasi Perpres/Permendagri.

"Dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 256 menyebutkan Satpol PP itu seharusnya PNS, bukan PPPK. Jadi, draf PP itu semestinya memasukkan tujuh jabatan Satpol-PP," tegas Fadlun.

Dia mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada KemenPANRB. Hasilnya menggembirakan bahwa akan ada revisi lagi.

Oleh karena itu, Fadlun mengimbau seluruh Satpol-PP mengawal pembahasan draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP sebelum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menutup Celah Pungli, SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan Secara Langsung


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PT FAM Minta Maaf atas Kebakaran Pabrik Permen di Cikande Serang, Ungkap Nasib 50 Karyawan
• 4 jam lalurctiplus.com
thumb
Oegroseno Soroti Dugaan Listyo Jadi End User Kasus Penyadapan Presiden: Sepintar-pintar Jenderal...
• 14 jam lalukompas.tv
thumb
Haedar Nashir Dorong Muhammadiyah Kembangkan Usaha Nonkonvensional untuk Perkuat Kemandirian Ekonomi Organisasi
• 14 jam lalupantau.com
thumb
Ketua DPD RI Usulkan Indonesia Punya 3 Wakil Presiden, Tuai Kontroversi | SAPA MALAM
• 8 jam lalukompas.tv
thumb
Sempat Terpisah di Madinah, Anak Asal Surabaya Kembali Bertemu Ayahnya Berkat Pendengar SS
• 14 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.