Usai Skandal Penyadapan Terungkap, Zulhas Sebut Tak Ada Lagi Laporan Keracunan MBG

viva.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi sorotan setelah menyinggung tidak adanya laporan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga pekan terakhir. Menariknya, dia mengaitkan kondisi tersebut dengan pengungkapan kasus penyadapan ilegal yang belakangan ramai jadi sorotan publik.

"Beberapa minggu ini, 2-3 minggu ini agak enak setelah adanya penyadapan agak enak rasanya. Betul kan? Nggak ada lagi yang keracunan MBG, Pak," kata Zulhas dalam sebuah acara di Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/11), seperti dikutip dari video yang diunggah akun Instagram @lambeturah.

Baca Juga :
PKS Minta Polisi Ungkap Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal
Santri Ponpes Ketapang Kompak Jawab Belum Pernah Dapat MBG, Respon Sudaryono Bikin Girang

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku heran karena jumlah kasus keracunan MBG yang sebelumnya kerap dilaporkan mencapai ratusan kasus setiap hari, kini tidak lagi muncul dalam laporan selama tiga pekan terakhir.

"Saya juga heran. Dulu setiap hari 100, 200 banyak betul ini yang keracunan. 200, 300 sekarang alhamdulillah sudah 3 minggu nggak ada, Pak. Aman," ujarnya.

Zulhas pun berharap tidak ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, dia mengaku tidak mengetahui apakah ada kaitan antara kasus penyadapan ilegal dan tidak adanya laporan keracunan belakangan ini.

"Mudah-mudahan besok-besok nggak ada lagi. Mudah-mudahan. Setelah ada penyadapan saya nggak tahu hubungannya apa. Pokoknya sekarang agak amanlah," kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, awal bulan ini tepatnya Selasa (3/11) lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menetapkan tiga orang jenderal Polri sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan ilegal akses. Para tersangka itu antara lain, Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi.

Dalam keterangan resminya, Komjen Pol Asep Safrudin kegiatan penyadapan illegal ini dilakukan pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka kata dia diduga memerintahkan penyadapan tanpa penyidikan maupun lampiran laporan polisi (LP).

"Kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut," kata dia kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Baca Juga :
Momen Zulhas Ditanya Kiai soal Kursi Wapres yang Kosong, Begini Jawabannya tentang Sosok Pengganti Gibran
Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Prabowo, Ini Fakta Terbaru Brigjen Tedjo dan Kombes Iman
BGN Dorong Pemenuhan Gizi Anak Berlanjut di Rumah, Telur Jadi Pilihan Terjangkau

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
IHSG Babak Belur, EXCL hingga BBCA Justru Bersinar dan Layak Dipantau Pekan Depan
• 13 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Prakiraan Cuaca Hari Ini 22 November, Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah RI
• 18 jam lalujpnn.com
thumb
7 Tradisi Unik Pernikahan di Berbagai Negara
• 12 jam lalubeautynesia.id
thumb
Kemenekraf dorong peluang inovasi ekonomi kreatif dari teknologi audio
• 18 jam laluantaranews.com
thumb
Kebakaran Pabrik Milkita di Serang: 43 Pegawai Belum Ada Kabar, Tim SAR Sisir Gedung
• 19 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.