Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi sorotan setelah menyinggung tidak adanya laporan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga pekan terakhir. Menariknya, dia mengaitkan kondisi tersebut dengan pengungkapan kasus penyadapan ilegal yang belakangan ramai jadi sorotan publik.
"Beberapa minggu ini, 2-3 minggu ini agak enak setelah adanya penyadapan agak enak rasanya. Betul kan? Nggak ada lagi yang keracunan MBG, Pak," kata Zulhas dalam sebuah acara di Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/11), seperti dikutip dari video yang diunggah akun Instagram @lambeturah.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku heran karena jumlah kasus keracunan MBG yang sebelumnya kerap dilaporkan mencapai ratusan kasus setiap hari, kini tidak lagi muncul dalam laporan selama tiga pekan terakhir.
"Saya juga heran. Dulu setiap hari 100, 200 banyak betul ini yang keracunan. 200, 300 sekarang alhamdulillah sudah 3 minggu nggak ada, Pak. Aman," ujarnya.
Zulhas pun berharap tidak ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, dia mengaku tidak mengetahui apakah ada kaitan antara kasus penyadapan ilegal dan tidak adanya laporan keracunan belakangan ini.
"Mudah-mudahan besok-besok nggak ada lagi. Mudah-mudahan. Setelah ada penyadapan saya nggak tahu hubungannya apa. Pokoknya sekarang agak amanlah," kata dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, awal bulan ini tepatnya Selasa (3/11) lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menetapkan tiga orang jenderal Polri sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan ilegal akses. Para tersangka itu antara lain, Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi.
Dalam keterangan resminya, Komjen Pol Asep Safrudin kegiatan penyadapan illegal ini dilakukan pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka kata dia diduga memerintahkan penyadapan tanpa penyidikan maupun lampiran laporan polisi (LP).
"Kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut," kata dia kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/11/2026).





