Pantau - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf meminta kasus dugaan penyadapan ilegal diusut secara transparan, adil, dan profesional karena dinilai mencoreng moral penegak hukum serta berdampak terhadap kehidupan bangsa.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, Almuzzammil menilai pengusutan kasus tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya menegakkan prinsip sirotol mustaqim.
"Bagi kami, sirotol mustaqim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata Almuzzammil.
Menurut dia, istilah sirotol mustaqim memiliki makna nilai religius yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila serta cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Selain itu, sirotol mustaqim juga dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan.
PKS minta pengguna penyadapan diungkapAlmuzzammil menegaskan kasus penyadapan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum membuka kasus tersebut secara transparan serta menjalankan penyidikan secara profesional, termasuk mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan penyadapan.
"Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan itu lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita," tutup dia.
Empat orang ditetapkan sebagai tersangkaSebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS.
Dua hari kemudian, tepatnya 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik menjadi empat orang.




