Populer: Bea Cukai Mau Dibekukan; RI Disinggung Gagal Ciptakan Lapangan Kerja

Kabar mengenai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai terancam dibekukan karena kinerja yang kurang memuaskan menjadi salah satu berita populer sepanjang Kamis (27/11).

Selain itu, ia juga menyinggung soal pemerintah yang dinilai masih gagal menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Berikut rangkumannya:

Bea Cukai Mau Dibekukan

Menkeu Purbaya menyatakan Direktorat Jenderal Bea Cukai berpotensi dibekukan karena dinilai tidak memberikan kinerja yang memenuhi ekspektasi baik dari pimpinan negara maupun masyarakat.

Pernyataan tersebut muncul di tengah persoalan seperti minimnya pengawasan Bea Cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta terbongkarnya kasus penyelundupan 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh.

“Kita akan bereskan. Jadi Bea Cukai, saya sudah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki,” tegasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, dikutip Jumat (28/11).

Purbaya menyampaikan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai.

Permohonan itu diajukan karena terdapat ancaman pembekuan terhadap Ditjen Bea Cukai, yang dapat berdampak pada nasib sekitar 16.000 pegawai di dalamnya.

Ia menuturkan pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan pengalihan tugas kepabeanan dan cukai kepada perusahaan asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.

Pada masa itu, Presiden kedua RI Soeharto sempat membekukan Ditjen Bea Cukai pada 1985 akibat maraknya praktik pungutan liar dan penyelundupan, dan pembekuan tersebut berlangsung hingga 1995.

“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi,” tutur Purbaya.

Purbaya Singgung RI Gagal Ciptakan Lapangan Kerja

Purbaya juga menuturkan bahwa minimnya lapangan pekerjaan di dalam negeri menjadi penyebab masyarakat banyak memilih untuk bekerja di luar negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut terutama terjadi saat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) mencari peruntungan di luar negeri.

“Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Waktu pertumbuhan ekonominya lambat seperti itu, kemarin-kemarin ya, iya seperti itu,” ungkapnya saat Rapat Komisi XI DPR, dikutip Jumat (28/11).

Ia menyatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6,7 persen untuk bisa menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja. Hal ini, katanya, perlu ditopang oleh realisasi investasi.

Purbaya mengungkapkan pemerintah sedang menggodok program vokasi dengan anggaran yang cukup besar. Program ini diharapkan dapat berjalan pada 2026 sehingga masyarakat mendapat akses pekerjaan yang lebih layak.

“Harusnya kita membuat Indonesia kayak Amerika sejahteranya. Itu yang kita kerjakan dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun mungkin. Jadi target kita bukan mindahin orang supaya di sana hidupnya enak, tapi kita membuat di sini bagus suasananya sehingga di sini kita juga bisa hidup lebih enak tanpa harus keluar negeri,” jelas Purbaya.

Purbaya juga menyatakan dirinya akan mengusulkan agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan pelatihan khusus bagi lulusan SMK di bawah koordinasi Kemenkeu.