FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik keberadaan bandara yang diduga ilegal di kawasan industri Morowali terus menjadi buah bibir di kalangan publik.
Kali ini, Partai Demokrat angkat suara dan mendesak penegak hukum bergerak cepat mengusut tuntas dugaan pelanggaran serius yang dinilai merugikan negara serta mencederai kedaulatan Indonesia.
Deputy Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, mengatakan, keberadaan bandara tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Bandara khusus ilegal di Morowali jelas sangat merugikan negara dan mengangkangi kedaulatan NKRI,” ujar Ricky di X @RicKY_KCh (28/11/2025).
Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk bertindak cepat dan transparan dalam mengusut siapa pun pihak yang terlibat.
Termasuk jika ada oknum berpengaruh yang selama ini diduga menjadi beking operasional bandara tersebut.
“Bisa nggak KPK dan Kejaksaan mengusut tuntas siapa saja yang menjadi pelaku utama penghianatan negara ini?,” timpalnya.
Ricky bilang, arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penindakan tegas terhadap praktik pelanggaran hukum harus diterjemahkan dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas pernyataan politik.
“Arahan Presiden Prabowo harus dijalankan dengan maksimal,” tegas Ricky.
Isu bandara ilegal Morowali sebelumnya mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin membeberkan fasilitas penerbangan tersebut diduga beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan resmi dari bea cukai dan imigrasi.
Temuan tersebut menimbulkan spekulasi adanya aktivitas penyelundupan barang dan potensi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar.
Partai Demokrat menegaskan bahwa penegakan hukum atas kasus ini akan menjadi ujian serius bagi pemerintahan dan aparat penegak hukum dalam menjaga kedaulatan negara dan integritas kebijakan nasional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan yang memiliki lahan sekitar 2000 hektar itu berdiri sejak 19 September 2013. Lalu diresmikan Jokowi pada 29 Mei 2015.
Seperti diketahui, PT IMIP merupakan perusahaan yang bekerja sama antara perusahaan Bintang Delapan Group (Indonesia) dengan perusahaan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok.
Shanghai Decent Investment (Group) menjadi pemegang saham terbesar dengan angka 49,69 persen.
Sementara PT Sulawesi Mining Investment sebesar 25 persen. Disusul PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31 persen.
Kabarnya, PT IMIP juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang operasional.
Di antaranya Pelabuhan Laut, Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTU), hingga Pabrik-pabrik pendukung seperti pabrik mangan, silikon, dan kapur.
(Muhsin/fajar)
