JAKARTA – DISWAY.ID — Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna, menegaskan bahwa kewenangan kendali organisasi berada sepenuhnya di tangan Rais Aam selama kursi Ketua Umum Tandfidiyah masih kosong.
Pernyataan ini disampaikan di tengah polemik internal PBNU terkait pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum melalui surat edaran. Gus Yahya sebelumnya menyatakan bahwa surat edaran tersebut tidak sah.
“Selama terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi NU. Ini berlaku sampai ditetapkannya Penjabat (Pj) Ketua Umum melalui mekanisme organisasi yang berlaku,” ujar Kiai Sarmidi, Jumat 28 November 2025.
Kiai Sarmidi menjelaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut memiliki jalur keberatan yang sah, yakni melalui Majelis Tahkim NU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025.
“Silakan menempuh keberatan melalui Majelis Tahkim. Jalurnya ada, prosedurnya jelas. Kalau tidak ada keberatan, ya kita tetap berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Majelis Tahkim berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa internal dengan kewenangan bersifat final dan mengikat. Forum ini terdiri dari sembilan hakim yang memiliki mandat menelaah keputusan rapat harian syuriyah.
“Keputusannya final dan mengikat,” jelasnya.
Lebih jauh, Kiai Sarmidi memastikan bahwa Majelis Tahkim akan segera diselenggarakan sebagai bentuk penegakan mekanisme organisasi. Ia kembali menekankan bahwa Rais Aam tetap menjadi otoritas tertinggi selama masa transisi hingga penetapan Pj Ketua Umum.
Meski terjadi polemik internal, Sarmidi memastikan seluruh agenda PBNU tetap berjalan melalui forum-forum resmi organisasi.
“Biarkan syuriyah bekerja sesuai tugasnya. Nantinya rapat pleno dan permusyawaratan PBNU akan memberi penjelasan lebih utuh kepada jamaah,” tutupnya.
