Respons pemerintah pusat dinilai lamban dalam menghadapi bencana alam di Sumatera Utara (Sumut) yang semakin meluas.
Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut, Yusril Mahendra menegaskan, penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh lambannya koordinasi antarinstansi.
“Masyarakat membutuhkan bantuan segera, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga dukungan logistik. Pemerintah pusat seharusnya bergerak lebih cepat dan responsif terhadap kondisi darurat yang terjadi di Sumut,” kritik Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 November 2025.
Badko HMI Sumut menekankan pemerintah pusat punya tanggung jawab untuk menjamin keselamatan warga negara, terutama dalam situasi yang memerlukan intervensi cepat.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar tidak menambah beban bagi pemerintah daerah yang sudah kewalahan menghadapi dampak banjir.
Badko HMI Sumut juga mendesak pemerintah pusat segera mengerahkan bantuan darurat berupa logistik, peralatan evakuasi, dan dukungan tenaga ke seluruh wilayah terdampak banjir Sumut.
Pemerintah pusat juga harus memastikan percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan lebih efektif. Yang tak kalah penting, harus disusun langkah jangka panjang terkait perbaikan infrastruktur, penguatan mitigasi bencana, serta antisipasi cuaca ekstrem di wilayah rawan.
"Kami akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat hingga pemerintah pusat benar-benar hadir dan memberikan solusi nyata bagi para korban banjir di Sumut," pungkasnya.
