LAMONGAN (Realita)- Keberadaan tower BTS milik PT di daerah padat penduduk dan rumah berdempet di Kampung Andansari RT 02 RW 04 Bandung Sukomulyo Lamongan, telah beberapa kali mendapat protes keras warga setempat.
Bahkan para warga pernah telah beberapa kali melakukan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Lamongan terkait polemik menara BTS. Audiensi ini telah berlangsung sejak April hingga Juli 2024, dan juga pada Juni 2025.
Pada Rapat Dengan Pendapat yang relah dilakukan beberapa kali, Komisi A telah mengundang perwakilan warga, yang tergabung dalam Gerakan Bandung Bersatu, serta pihak terkait seperti PT Epid Menara Assesco (PT EMA) dan OPD Pemkab Lamongan untuk mencari solusi.
Baca juga: Jin BTS Bawa Obor Olimpiade Paris 2024, Mengaku Sangat Gugup
Lalu setelah dilakukan audit kelayakan, DPRD meminta agar dilakukan uji ulang kelayakan fungsi tower tersebut.
Tower yang diminta warga untuk direlokasi.
Hasil audit menunjukkan bahwa tower tersebut dinilai tidak layak berada di tengah permukima dan telah dikeluarkan Rekomendasi Relokasi.
"Berdasarkan hasil audiensi dan audit, Komisi A DPRD Lamongan merekomendasikan agar menara BTS tersebut dipindahkan atau direlokasi dari permukiman warga," ujar Ood, Sabtu (29/11/2025).
Bahkan Komisa A telah memberikan ultimatum kepada PT EMA agar dalam dua minggu menyusun jadwal dan tahapan penyelesaian masalah, termasuk potensi relokasi.
Namun hingga saat ini, ultimatum itu tidak dilaksanakan oleh PT EMA untuk merelokasi menara, dari kampung padat penduduk ke tempat yang sesuai dan layak serta memenuhi persyaratan dan perijinan ditentukan oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Alhasil polemik antara warga dengan PT EMA berlanjut, meskipun ada desakan dari DPRD untuk relokasi.
Baca juga: Sudah Ada Starlink, Luhut: Nggak Perlu Ada BTS-BTS-an
Sejumlah warga Kampung Andansari RT 02 RW 04 Bandung Sukomulyo Lamongan akhirnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kepada Bupati Kabupaten Lamongan dengan di dampingi Kuasa Hukum dari Kantor Ood Chisworo atas tidak dilaksanakan rekomendasi dari Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan.
Dan gugatan yang diajukan adalah tindakan faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2019.
Diterangkan oleh Ood Chisworo SH MH dan Dr Slamet Suparjoto SH. MH, dengan gugatan ke PTUN ini, maka warga mengajukan keberatan terhadap keberadaan Tower yang berada di Jl. Andansari RT 02 RW 04 Bandung Sukomulyo Lamongan.
"Warga minta agar tower agar dibongkar karena meresahkan serta mengancam keselamatan warga. Warga juga berharap agar Bupati Lamongan berkenan meninjau keberadaan tower yang berada di Jl. Andansari RT 02 RW 04 Bandung, Sukomulyo, Lamongan serta mencabut dan membatalkan serta melaksanakan rekomendasi DPRD Kabupaten Lamongan untuk memindah tower agar tidak berada di pemukiman," tegas Tower.
Baca juga: Tower BTS Milik PT. EMA, Masih Ancam Keselamatan Warga
Dan bila Bupati tidak menjawab atau dijawab dengan tidak sesuai harapan maka warga menyampaikan banding keberatan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.
Warga juga mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, yang memutuskan bahwa Pemkab Lamongan wajib membuka dokumen sosialisasi dan persetujuan warga terkait pendirian tower tersebut.
Dan bilamana tidak ada jawaban dari keberatan, maka selanjutnya warga melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Tindakan Faktual di PTUN Surabaya, dan berharap oleh Majelis Hakim pada Tingkat PTUN mengabulkan permohonan warga.
"Kami mendesak Bupati melakukan tindakan agar PT EMA mau melakukan relokasi.Sehingga keresahan dan kegelisahan warga hilang dan tidak was-was lagi," kata Ood Chisworo.red
Editor : Redaksi
