JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ungkapkan perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu, 30 November.
Airlangga menjelaskan bahwa berbagai tekanan ekonomi global sepanjang 2025 telah banyak diantisipasi oleh Pemerintah.
Ia menambahkan stabilitas makro tetap terjaga, tercermin dari perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur di level ekspansif, serta penguatan pasar keuangan.
Menurutnya nilai tukar dan inflasi juga berada dalam rentang terkendali, sementara realisasi investasi mencapai lebih dari Rp1.400 triliun dengan target Rp1.900 triliun hingga akhir tahun.
“Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4 persen. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ungkapnya.
Airlangga juga menjelaskan mengenai penguatan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, serta kemajuan signifikan dalam proses aksesi OECD.
Airlangga juga menyoroti agenda transformasi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan Local Currency Transactions, serta interoperabilitas QRIS lintas negara.
Selain itu, ia menyampaikan Pemerintah menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural melalui deregulasi dan kemudahan perizinan.
Airlangga mengatakan mekanisme service level agreement telah diterapkan dalam proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) terus diperkuat untuk mengatasi bottleneck lintas kementerian.
Menurutnya Pemerintah juga memberi perhatian pada agenda energi hijau, termasuk pengembangan Green Super Grid, Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), dan perluasan PLTS berbasis desa.
Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing nasional, sekaligus memastikan agenda transformasi ekonomi berjalan efektif dan memberi manfaat luas bagi dunia usaha.
