Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai persoalan yang membayangi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB) alias Whoosh berakar pada perencanaan yang tidak matang dan keputusan politik yang diambil secara terburu-buru.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menyebut kelemahan dalam tahap studi kelayakan hingga minimnya partisipasi publik membuat proyek ini tidak memenuhi standar perencanaan infrastruktur yang sehat.
Baca Juga: Rosan Ajak Purbaya ke China untuk Selesaikan Polemik Utang Whoosh
Esther menjelaskan bahwa studi kelayakan Whoosh disusun dengan asumsi yang terlalu optimistis, baik dari sisi proyeksi permintaan, kondisi makroekonomi, maupun analisis pasar transportasi.
Perhitungan teknis dan finansial yang tidak komprehensif membuat proyeksi pendapatan proyek tidak realistis sejak awal.
“Okupansi penuh yang menjadi asumsi utama tidak pernah sesuai dengan kondisi pasar di Jakarta–Bandung yang sangat kompetitif,” kata Esther, dikutip Minggu (30/11/2025).
Beragam moda transportasi yang sudah tersedia—mulai dari kereta reguler, travel antarkota, hingga akses tol—menurutnya tidak pernah diperhitungkan secara memadai dalam analisis permintaan.
Hal ini membuat proyeksi penggunaan kereta cepat menjadi bias. Kondisi tersebut terlihat dari realisasi okupansi yang hanya sekitar 60% per hari, jauh di bawah target yang dijadikan dasar penghitungan kelayakan finansial.
Selain aspek permintaan, Esther menyoroti minimnya proses konsultasi publik dan lemahnya peran lembaga pengawasan dalam tahap awal perencanaan proyek.
Ia menyebut keputusan untuk memulai pembangunan dilakukan tanpa diskusi mendalam dengan DPR serta kurang melibatkan masukan masyarakat.
Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan pola pengambilan keputusan infrastruktur yang lebih menonjolkan urgensi politik ketimbang analisis berbasis bukti.
Esther menilai pola perencanaan seperti ini juga terlihat pada beberapa proyek besar lain, termasuk Ibu Kota Nusantara maupun bandara-bandara baru.
Ia menegaskan perlunya reformasi proses perencanaan agar proyek yang disetujui benar-benar menjawab kebutuhan publik dan memberikan manfaat ekonomi yang terukur.
Ke depan, INDEF mendorong pemerintah memperkuat mekanisme penilaian proyek, termasuk mewajibkan kajian independen, evaluasi transparan, serta uji publik sebelum proyek berskala besar ditetapkan.
Baca Juga: Dorong Akselerasi Digital di Sektor Kereta Api, Bank Mandiri Hadirkan Inovasi Baru
“Pemerintah perlu memastikan setiap proyek strategis nasional benar-benar didasarkan pada riset, bukan sekadar keputusan politik,” ujar Esther.
