Beberapa waktu terakhir, pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) memperkuat tekanan politik dan ancaman militer terhadap Taiwan, membuat situasi Selat Taiwan semakin tidak stabil. Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Republik Tiongkok (Taiwan) Lai Ching-te menggelar rapat tingkat tinggi keamanan nasional untuk membahas “Rencana Aksi Keamanan Nasional Perlindungan Taiwan Demokratis”. Ia mengumumkan investasi 40 miliar dolar AS untuk membangun sistem pertahanan “Perisai Taiwan”.
EtIndonesia Pada 26 November 2025, Presiden Lai Ching-te memimpin rapat tingkat tinggi nasional dan mengumumkan dua paket kebijakan besar terkait upaya mempertahankan kedaulatan serta memperkuat pertahanan nasional.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Lai menegaskan bahwa Beijing menargetkan tahun 2027 sebagai waktu untuk menyelesaikan “penyatuan Taiwan dengan kekuatan militer”, sehingga pemerintah Taiwan perlu meningkatkan anggaran dengan membeli persenjataan baru dari Amerika Serikat untuk memperkuat kemampuan tempur asimetris dan mempercepat pembangunan sistem pertahanan “Perisai Taiwan”. Ia menekankan bahwa demokrasi bukanlah bentuk provokasi, dan keberadaan Taiwan tidak boleh dijadikan alasan bagi pihak agresor untuk mengubah status quo.
Peningkatan Anggaran Pertahanan TaiwanPeneliti di Institut Penelitian Keamanan dan Pertahanan Nasional Taiwan, Shen Ming-shi, mengatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan Taiwan bukan untuk menyenangkan negara lain, melainkan untuk memperkuat pertahanan Taiwan sendiri.
“Presiden Lai pernah mengusulkan anggaran pertahanan sebesar 94,95 miliar dolar AS untuk tahun 2026. Kenaikan anggaran secara bertahap ini menunjukkan bahwa Taiwan sedang melakukan berbagai persiapan menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan Tiongkok menyerang Taiwan pada 2027.
Lai juga menyebut konsep ‘model NATO’, yang mencakup anggaran militer tradisional, keamanan siber, industri pertahanan, dan infrastruktur penting — hal ini juga berlaku bagi Taiwan.”
Ia menambahkan bahwa meskipun rincian spesifik tidak dapat dipublikasikan, Kementerian Pertahanan Taiwan telah memperbarui regulasi terkait pembelian alutsista. Ke depannya, hal ini akan mendukung pembelian senjata dari AS, pengembangan industri pertahanan Taiwan, peningkatan pelatihan militer, dan sistem pasukan cadangan.
Pada 10 Juli 2025, Presiden Lai Ching-te dari Republik Tiongkok mengunjungi Hsinchu untuk meninjau program “Pelatihan Penggantian Tank Baru M1A2T” dan menyampaikan pidato. (Disediakan oleh Kantor Presiden Republik Tiongkok)Shen menambahkan: “Jika AS hendak menjual senjata canggih, Taiwan sudah menyiapkan anggarannya. Selain itu, industri pertahanan AS sedang membersihkan rantai pasok dari pengaruh Tiongkok dan mencari mitra baru. Karena itu, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk investasi di industri pertahanan Taiwan. Ini bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan output ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.”
Ancaman Militer dan Keamanan Hybrid dari PKTLai menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, PKT semakin sering melakukan provokasi militer di sekitar Jepang, Filipina, dan Taiwan—mulai dari aktivitas militer, strategi grey zone, hingga penyebaran disinformasi. Demi menghadapi berbagai ancaman hybrid ini, pemerintah Taiwan akan membentuk kelompok kerja khusus yang bersifat permanen.
Ketua Taiwan Inspiration Association, Lai Jung-wei, mengatakan: “Jika Tiongkok benar-benar menyerang Taiwan, apakah Taiwan siap berpindah dengan cepat dari kondisi damai ke perang — dalam aspek militer, ekonomi, maupun sosial? Apakah layanan publik dapat tetap berjalan ketika diserang? Semua itu sedang kami siapkan. Pertahanan Taiwan kini menekankan perang asimetris, penolakan multi-domain, dan ketahanan pertahanan.”
Mengantisipasi Skenario TerburukShen Ming-shi berpendapat bahwa penambahan anggaran pertahanan dilakukan untuk menghadapi skenario yang paling buruk.
Ia mencontohkan: “Pada 1958, ketika ekonomi Tiongkok berada dalam kondisi buruk akibat ‘Tiga Bendera Merah’ dan Lompatan Jauh ke Depan, Mao Zedong tetap melancarkan pengeboman ke Kinmen untuk mengalihkan perhatian publik dan mengamankan kekuasaannya. Situasi serupa mungkin terjadi. Demi memperkuat kekuasaannya, Xi Jinping mungkin tidak peduli pada kondisi ekonomi saat ini dan dapat menggunakan krisis eksternal untuk mengalihkan perhatian.”
Kapal kelas korvet Ta Chiang yang diproduksi di dalam negeri Taiwan diarak untuk menunjukkan kesiapan tempurnya dalam sebuah latihan di laut lepas kota utara Keelung, Taiwan, pada 7 Januari 2022. Sam Yeh / AFP via Getty Images Apakah PKT Benar-benar Berniat Menyerang pada 2027?Komentator menilai bahwa Xi Jinping tidak pernah secara jelas menyatakan bahwa ia akan menyerang Taiwan pada 2027. Namun banyak pihak menilai tahun tersebut merupakan “target” atau “ambisi” internal Beijing.
Lai Jung-wei mengatakan:“Wacana 2027 ini muncul sudah lama. Tahun tersebut bertepatan dengan masa penyelenggaraan kongres partai berikutnya dan juga menandai 100 tahun berdirinya PLA. Xi Jinping sudah lama memerintahkan persiapan ke arah itu. Tetapi melihat situasi dalam negeri dan internasional, belum tentu mereka siap. Namun kita harus mempersiapkan diri dari skenario yang paling serius.”
Serangan ke Taiwan Sama dengan Mengajak Perang ke DuniaZhao Hsiao-hui, Direktur Eksekutif Zhuo Jian Culture, menulis bahwa di masa lalu Taiwan terisolasi, sehingga invasi PKT relatif mudah. Namun kini Taiwan telah menjadi bagian penting dari kepentingan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain. Menyerang Taiwan sama saja dengan menyerang AS, Jepang, dan menantang seluruh dunia.
“Ini bukan sekadar menyerang sebuah pulau — ini adalah memulai perang dengan ‘delapan negara’ penjaga rantai pulau pertama,” katanya. (Hui)
Huang Yimei | Changchun | Shao Yang
