BANDA ACEH - Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah korban meninggal akibat banjir di Aceh mencapai 400 orang adalah kabar bohong atau hoaks.
Ia memastikan jumlah korban meninggal yang terkonfirmasi hingga saat ini berjumlah 70 orang.
“Saya pastikan data itu tidak benar, alias kabar hoaks,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Antara, Minggu, 30 November.
Ia menyampaikan klarifikasi itu sebagai respons atas informasi yang beredar luas di media sosial mengenai jumlah korban yang disebut mencapai ratusan orang. Murthalamuddin meminta masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang tidak berasal dari sumber resmi.
“Kabar resmi terkait korban bencana banjir hanya dari pemerintah dan lembaga-lembaga resmi lainnya,” ujarnya.
Bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir dan longsor melanda Aceh sejak 18 November dan berdampak pada 16 dari 23 kabupaten/kota.
Berdasarkan data sementara Posko Tanggap Darurat, terdapat 87.550 kepala keluarga (KK) terdampak dan 52.162 KK mengungsi di 184 titik. Korban meninggal dunia tercatat sebanyak 70 orang dan jumlah tersebut masih dapat berubah mengingat komunikasi dengan sejumlah wilayah masih terputus.
Murthalamuddin mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI/Polri, rumah sakit, serta perangkat gampong untuk memastikan data warga yang belum terkonfirmasi.
Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin alias Yah Fud juga meminta seluruh pihak, terutama pengguna media sosial, untuk berhenti menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait bencana banjir di Aceh.
Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak benar hanya menambah kepanikan warga di tengah situasi yang sudah sulit.
“Situasi saat ini sudah cukup berat bagi masyarakat. Jangan lagi ditambah dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami minta dengan tegas agar akun-akun media sosial berhenti menyebarkan kabar bohong terkait banjir di Aceh,” kata Saifuddin.
Ia mengatakan masih banyak wilayah yang mengalami gangguan jaringan komunikasi, akses jalan terputus, dan cuaca tidak menentu, sehingga informasi yang beredar kerap tidak utuh atau bahkan keliru jika tidak berasal dari sumber resmi.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat hanya menyebarkan informasi dari instansi berwenang seperti pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya.
“Kalau ada informasi penting, pastikan dulu sumbernya jelas. Jangan asal menyebarkan, apalagi yang belum pasti kebenarannya. Dampaknya bisa sangat luas,” kata Yah Fud.
