Padang: Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, meminta pemerintah untuk menggratiskan layanan penerbitan kembali dokumen-dokumen penting bagi para korban yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Menurut Willy, bantuan untuk korban bencana tidak boleh berhenti hanya pada penyaluran logistik, tetapi juga mencakup kebutuhan bantuan administratif, termasuk penerbitan kembali dokumen kependudukan dan kenegaraan yang rusak atau hilang akibat bencana.
“Bahwa bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” ujar Willy setelah kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR ke Padang, Sumatra Barat, melalui keterangan tertulis, Minggu, 30 November 2025.
Baca Juga :
Akses Terputus, Kapolri Pastikan Logistik Jangkau Lokasi BencanaLegislator NasDem yang membidangi urusan HAM dan keimigrasian ini secara khusus menyoroti dokumen keimigrasian. Ia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkomitmen memudahkan pelayanan penerbitan ulang.
“Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Barat untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya,” tegas Willy.
Dia menjelaskan bahwa bencana banjir bandang di sebagian wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh telah menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting. Kemudahan administratif, seperti penerbitan kembali dokumen yang hilang akibat banjir, adalah bentuk bantuan yang meringankan beban masyarakat.
“Ini menjadi komitmen DPR untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana alam,” ujar politisi kelahiran Solok, Sumatra Barat itu.
Foto udara banjir yang melanda Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Kamis, 27 November 2025. Foto: Dok. Antara.
Untuk mewujudkan pembebasan biaya tersebut, Willy juga mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Hal ini mengingat pembiayaan penerbitan dokumen imigrasi berkaitan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hingga Sabtu, 29 November 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 303 orang. Ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Sumatra Utara menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak (166 jiwa), disusul Sumatra Barat (90 jiwa), dan Aceh (47 jiwa). Upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan.
