jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah, Sjaifudian meminta pemerintah melakukan percepatan langkah pemulihan pascabencana Sumatra dan peduli kepada pendidikan anak-anak.
Hetifah mengungkapkan, anak-anak dan generasi muda di Sumatra sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya.
BACA JUGA: Banjir Tinggalkan Trauma, Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial Bagi Anak-anak Terdampak Bencana
"Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan," kata Hetifah dikutip Rabu (10/12).
Hetifah mendapatkan informasi, bencana Sumatra telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas.
BACA JUGA: Menurut Satgas PKH Ini Penyebab Banjir Bandang di Agam
Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya.
Kemudian tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi juga terdampak, dengan aktivitas akademik yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di lingkungan kampus.
"Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah," katanya.
Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin.
"Meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa," ungkap dia.
Dia juga menekankan, rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi.
"Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementrian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan," kata politisi Partai Golkar itu.
Terpisah, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap sekolah dan universitas yang rusak.
Karena itu, dia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memanfaatkan dana darurat guna menangani bencana di Sumatra.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya dan memanfaatkan alokasi dana darurat APBN. Saya mengusulkan agar pemerintah menggunakan dana on call sebesar Rp 4 triliun yang ada di APBN tahun 2025 untuk penanganan bencana di Sumatra,” kata Fikri.
Dia mengatakan salah satu prioritas utama dari pemanfaatan dana darurat itu adalah memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa dan dispensasi akademik.
"Guna memastikan keberlangsungan pendidikan generasi muda yang terdampak musibah tersebut," pungkas dia.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
