FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, kembali bicara mengenai respons para kepala daerah dalam menghadapi bencana banjir pulau Sumatra.
Dikatakan Gus Hilmi, ada kepala daerah yang bergerak cepat, namun ada juga yang dinilai tidak terlihat kiprahnya.
“Gubernur Aceh sudah menunjukkan kinerjanya saat bencana. Gubernur Sumbar juga demikian,” ujar Gus Hilmi di X @hilmi28 (11/12/2025).
Ia kemudian menyinggung tindakan Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah yang dianggap menunjukkan empati tinggi kepada masyarakat terdampak.
“Bahkan beliau membatalkan resepsi pernikahan anaknya dan mengalihkan dana konsumsi pesta untuk korban banjir di Sumbar,” kata Gus Hilmi.
Namun dalam pernyataan yang sama, ia menyebut belum melihat peran dari beberapa kepala daerah lain. Termasuk menantu Jokowi, Bobby Nasution, di Sumatra Utara.
“Gubernur Sumut saya tidak tau. Gubernur Jabar no komen,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution menjadi sorotan setelah kebijakan pemangkasan anggaran bencana disebut berimbas pada lambatnya penanganan banjir bandang di berbagai daerah.
Pengamat anggaran sekaligus peneliti FITRA Sumut, Elfenda Ananda, mengungkapkan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong hingga menyisakan Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025. Pemangkasan ini mencapai 88 persen atau sekitar Rp744,7 miliar.
Bahkan pada APBD 2026, alokasi BTT kembali ditekan dan hanya menyentuh angka Rp70 miliar.
“Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda, dikutip pada Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan, total belanja daerah yang mencapai Rp12,5 triliun justru membuat proporsi BTT tampak sangat kecil hanya 0,8 persen.
Padahal standar internasional untuk wilayah rawan bencana berada di kisaran 1,5 hingga 5 persen.
Menurut Elfenda, kondisi ini memperlihatkan buruknya perencanaan anggaran.
“Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa penyusunan APBD tampak tidak mempertimbangkan data risiko, termasuk peringatan cuaca dari BMKG.
Pergeseran anggaran yang berkali-kali terjadi disebut sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, terutama pengalihan BTT ke proyek infrastruktur jalan yang kini tengah menuai sorotan hukum.
Sementara itu, bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan lemahnya respons pemerintah.
Mulai dari distribusi logistik yang tersendat, jalur evakuasi yang terhambat, hingga minimnya bantuan awal di lokasi terdampak.
Beberapa kabupaten/kota bahkan terpaksa memakai dana talangan sambil menunggu dukungan dari provinsi.
Elfenda menilai, pemangkasan BTT dilakukan tanpa dasar perhitungan risiko yang memadai dan minim perhatian dalam pembahasan di DPRD. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh.
“Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Bobby Nasution memperkirakan total kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumut mencapai Rp9,98 triliun.
Kerusakan meliputi sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, perumahan warga, hingga fasilitas ibadah.
Informasi terakhir, sedikitnya 420.631 KK atau 1.578.014 jiwa terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 10.902 KK atau 45.032 jiwa mengungsi.
Adapun korban meninggal dunia mencapai 330 orang, 650 orang luka-luka, dan 136 orang masih dicari.
(Muhsin/fajar)
