Setiap akhir tahun anggaran, satuan kerja di seluruh Indonesia menghadapi situasi yang sama, kejar tayang LPJ, BAST, dan berkas pertanggungjawaban demi memastikan anggaran terserap dan laporan selesai tepat waktu. Ritme yang terbentuk selama bertahun-tahun ini membuat bulan-bulan terakhir selalu identik dengan lembur, revisi berulang, dan tumpukan dokumen.
Masalahnya, tekanan mengejar deadline sering kali menghasilkan kompromi pada kualitas. Dokumen yang seharusnya menggambarkan kondisi riil pekerjaan kadang hanya menjadi formalitas administrasi. Penyedia terburu-buru menyerahkan BAST, pejabat fungsional harus menandatangani dokumen dalam waktu singkat, sementara bukti audit trail tidak seluruhnya terdokumentasi dengan baik.
Di titik inilah risiko terbesar muncul.
Akuntabilitas negara dipertaruhkan pada periode paling sibuk dalam satu tahun anggaran.
Bagi auditor, akhir tahun adalah periode dengan potensi temuan paling tinggi: selisih data, dokumen tidak lengkap, BAST tidak sesuai fisik, hingga pertanggungjawaban yang tidak ditopang verifikasi memadai. Sebagian bukan karena kesengajaan, tetapi karena sistem kerja yang mendorong semuanya menumpuk di ujung tahun.
Padahal LPJ dan BAST bukan sekadar berkas penutup.
Keduanya adalah bukti bahwa uang negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Jika kualitasnya lemah, maka risiko berantai muncul, mulai dari opini audit hingga hilangnya kepercayaan publik pada tata kelola pemerintah.
Satuan kerja sebenarnya bisa memperbaiki situasi ini dengan cara sederhana namun efektif:
mempercepat proses verifikasi pada setiap kesempatan pertama,
membangun checklist audit trail yang konsisten dan seragam,
menegakkan disiplin penyedia terhadap progres fisik dengan monitoring setiap waktunya,
Jika pola ini dibangun, akhir tahun tidak lagi menjadi “bulan kepanikan”, melainkan penegasan komitmen atas pengelolaan anggaran yang transparan, yang telah dijaga sepanjang tahunnya.
Pada akhirnya, tantangan terbesar akhir tahun bukan soal seberapa cepat dokumen selesai, tetapi seberapa jujur dokumen itu mencerminkan kenyataan. Akuntabilitas bukan diukur dari banyaknya berkas yang dikirim, melainkan dari kualitas bukti bahwa uang negara digunakan dengan benar.
Dan justru di momen paling sibuk inilah integritas pengelolaan keuangan negara diuji.
