FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gallup Global Safety Report 2025 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara teraman di dunia. Predikat itu tentu saja mendapat apresiasi, sekaligus menjadi warning agar pemerintah benar-benar bertindak dan memberi rasa aman kepada warganya.
Atas predikat itu pula, Democracy Institute bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), para aktivis pro hak asasi manusia (HAM), serta Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara menggelar diskusi publik bertajuk “Riset Gallup 2025: Benarkah Indonesia Salah Satu Negara Teraman di Dunia?”.
Forum ini digelar sebagai respons kritis terhadap hasil Gallup Global Safety Report 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara teraman di dunia.
Direktur Riset Democracy Institute, Fahmi Ismail, menegaskan bahwa rasa aman publik merupakan indikator penting keberhasilan negara dalam melindungi warga.
Ia menyebutkan bahwa predikat yang diberikan Gallup menjadi bukti hadirnya negara melalui kinerja aparat keamanan serta penegak hukum.
“Predikat Indonesia sebagai salah satu negara teraman versi Gallup adalah bukti nyata bahwa negara hadir melalui kerja profesional aparat keamanan dan penegak hukum. Ini patut diapresiasi sebagai capaian bersama,” ujarnya.
Fahmi menambahkan bahwa tingginya tingkat rasa aman masyarakat Indonesia mencerminkan stabilitas nasional serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri, TNI, dan institusi negara lainnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh perwakilan YLBHI, Zainal Arifin, yang menilai bahwa kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya kekerasan struktural, represi terhadap pembela HAM, serta ketidakadilan hukum bagi kelompok rentan.
“Karena riset Gallup telah menyampaikan demikian, pemerintah harus segera menyesuaikan kebijakan yang lebih pro terhadap HAM. Negara kita sedang menjadi sorotan media asing terkait isu HAM,” ungkap Zainal.
Aktivis Pro HAM, Zulkifli Kall Halang, juga mengingatkan bahwa indikator keamanan global kerap mengabaikan rasa takut warga terhadap aparat, ancaman kriminalisasi, serta penyempitan ruang sipil yang dialami mahasiswa, buruh, petani, dan jurnalis.
Menurutnya, laporan Gallup tetap dapat menjadi pijakan positif karena menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang aman oleh warga negara asing dan memiliki daya saing global dari sisi keamanan hidup.
Sementara itu, Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara, Afan Ari Kartika, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal konsep keamanan yang berkeadilan.
“Negara aman bukan hanya soal minim konflik terbuka, tetapi bagaimana negara hadir menjamin keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga,” ujarnya.
Melalui forum ini, para penyelenggara menegaskan bahwa hasil riset internasional tidak boleh dijadikan legitimasi untuk mengabaikan persoalan keamanan dan HAM di dalam negeri. Mereka menyatakan komitmennya untuk terus mendorong demokrasi substantif, supremasi hukum, dan keamanan berbasis keadilan sosial. (fajar)
