Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran Rp 51 triliun untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah banjir dan tanah longsor melanda sejak 24 November.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pemulihan mencakup perbaikan jalan, jembatan, hingga fasilitas publik yang rusak berat.
"Paling besar memang karena yang terdampak paling besar adalah Aceh, maka kurang lebih Rp 24 triliun itu Aceh, sedangkan sisanya sekitar Rp 13 triliunan itu untuk Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Jadi total kurang lebih sekali lagi Rp 51 triliun," ucap AHY di kantornya, Kamis (11/12).
Menurut AHY, kerusakan terbesar berada pada sektor bina marga, meliputi jaringan jalan dan jembatan nasional maupun daerah yang banyak terputus akibat longsor dan banjir bandang. Dia mengatakan pemerintah telah mengerahkan alat berat seperti ekskavator, loader, dan dozer untuk membuka kembali jalur logistik agar bantuan tidak terhambat.
Elemen lain yang terdampak adalah sumber daya air, mencakup bendung, irigasi, tanggul, dan instalasi air baku. Sementara itu, katanya, sektor cipta karya juga membutuhkan penanganan cepat karena warga sangat membutuhkan akses air bersih, sanitasi, serta toilet portable di lokasi terdampak.
AHY menyebut sejumlah warga kini mengalami berbagai penyakit akibat kondisi lingkungan yang memburuk. "Hari ini banyak yang sakit itu selain penyakit kulit tentunya, kemudian juga muntaber dan ispa karena debu," ujar dia.
Selain infrastruktur dasar, prasarana strategis seperti sekolah, madrasah, dan masjid juga mengalami kerusakan dan harus diperbaiki.
AHY melanjutkan pemetaan kebutuhan terus diperbarui oleh kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur seiring masuknya data baru dari lapangan.
"Tadi secara umum beliau dan teman-teman PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) juga sudah melakukan mapping secara langsung dan terus diupdate sekali lagi, tidak berhenti di sini," tutur AHY.
