Rizal Fadillah Sentil Menag soal Natal Bersama: Jangan Sampai Ganggu Akidah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, blak-blakan merespons kebijakan Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar terkait rencana penyelenggaraan Natal Bersama di tingkat Kementerian Agama.

Dikatakan Rizal, kebijakan tersebut memicu reaksi publik karena dianggap menyentuh ranah sensitif umat beragama.

Ia menjelaskan bahwa sejak dulu peringatan Natal di Kemenag diselenggarakan secara terpisah oleh Ditjen Bimas Katolik dan Ditjen Bimas Kristen.

Gagasan untuk menggabungkan keduanya, bahkan melibatkan Ditjen lain termasuk Bimas Islam dan Bimas Hindu, dinilainya sebagai langkah baru yang memantik pro dan kontra.

“Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar memiliki ide dan kebijakan untuk menyelenggarakan Natal Bersama di tingkat Kementrian. Untuk membangun kebersamaan, katanya,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (11/12/2025).

Namun menurut Rizal, keputusan tersebut justru memicu penolakan dari sejumlah kelompok.

Ia menyebut kecaman muncul dari ulama maupun aktivis karena menilai kebijakan itu menyentuh wilayah aqidah umat Islam.

Rizal juga menyinggung rekam jejak dan hubungan Menag dengan berbagai kelompok lintas agama yang menurutnya telah lama menjadi sorotan.

“Latar belakang pendidikan dan pergaulan dengan kelompok zionis selama ini menjadi sorotan. Islam moderat dan liberal dilekatkan padanya,” klaimnya.

Lanjut Rizal, label moderat yang disematkan pada Menag dinilainya telah bergeser menjadi bentuk pemahaman yang berwarna sinkretisme.

Ia bahkan menyebut Nasaruddin kerap dipandang berpikiran sesat oleh sebagian pihak.

Rizal juga mencontohkan simbolisasi yang menurutnya memicu kontroversi.

“Simbolisasi Nasaruddin adalah cium kening Paus dan undang tokoh Yahudi Ari Gordon ke Istiqlal,” katanya.

Ia menilai bahwa wacana Natal Bersama memiliki sensitivitas tinggi.

“Persoalan mengucapkan selamat Natal saja pernah menjadi kontroversi. Nasaruddin ingin melakukan terobosan dengan perdana mengadakan acara Natal Bersama di Kementerian Agama,” imbuhnya.

Rizal menambahkan, keterlibatan PNS Muslim dalam acara tersebut baik karena kewajiban, tekanan, ataupun sukarela berpotensi mengganggu akidah. Ia mengacu pada QS Al-Kafirun sebagai dasar penolakannya.

“Ketika pegawai muslim dipaksa, terpaksa, atau sukarela ikut dalam ritual Natal Bersama maka saat itu akidahnya terancam,” katanya.

Rizal bahkan menegaskan bahwa program tersebut haram menurut pandangannya.

PNS muslim yang ikut Natal Bersama jatuh dalam keharaman akibat bodoh dalam beragama,” tegasnya.

Ia kemudian memunculkan seruan untuk menolak program tersebut.

“Jadi sudah sangat jelas ajakan atau program Natal Bersama Menteri Agama harus ditolak dan dilawan,” Rizal menuturkan..

“Jika diperintahkan untuk maksiat, maka jangan didengar dan jangan diikuti,” tambahnya.

Tidak berhenti di situ, Rizal mempertanyakan bahwa arah kebijakan Kementerian Agama pada periode saat ini.

“Ironi di rezim ini, Menteri Agama justru menjadi perusak agama,” kuncinya. (Muhsin/fajar)