Program MBG hingga Layanan Kesehatan Prabowo Dinilai Bagian dari HAM dan Hak Ekosob

Jakarta, VIVA – Rumah Mediasi Indonesia (RMI) menggelar Diskusi Publik dan Media dalam rangka peringatan hari Internasional Hak Asasi Manusia (HAM), untuk "Menelisik Program Pemerintah Prabowo dalam Perspektif Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya."

Direktur Eksekutif RMI, Ifdhal Kasim menyatakan, HAM adalah sebuah pencapaian bangsa-bangsa yang beradab sehingga ukuran pencapaian suatu negara dapat dilihat dari pemenuhan HAM-nya.

Karena itu, menurutnya penting bagi kita melihat program pemerintahan saat ini dalam bahasa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob).

"Jika dilihat dari kebijakan yang telah dijalankan mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Layanan Kesehatan, kebijakan tersebut sejalan dengan hak-hak Ekosob," kata Ifdhal dalam keterangannya, Kamis, 11 Desember 2025.

"Dan juga hak atas lingkungan yang sehat serta program lainnnya, seperti penertiban kawasan tambang juga perkebunan ketika dilakukan penyitaan, yang dananya digunakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Sementara Ahli Ekosob yang pernah bertugas di Jenewa dan Dubes RI untuk Chili, Muhammad Anshor menyatakan, hak Ekosob sangat relevan dengan HAM bilamana menelisik kebijakan Pemerintah Prabowo saat ini. “Hak Ekosob adalah HAM,” kata Anshor.

Menurutnya, di dalam Asta Cita Presiden Prabowo, terdapat sekitar 80 persen lebih terkait dengan Hak Ekosob.

"Pengarusutamaan Hak Ekosob dalam kebijakan negara melalui Musrembang HAM, lebih menekankan pada kebijakan yang berbasis HAM dalam perspektif Ekosob," ujarnya.

Selanjutnya, Aktivis Lingkungan dan Komisioner Komnas HAM 2007-2012, Ridha Saleh, menekankan pentingnya gerakan bersama bagaimana membangun perspektif Hak Ekosob.

"Bahwa dalam issue lingkungan, jangan dipolitisasi ke dalam hak Ekosob, karena itu diperlukan pemahaman bersama," ujarnya.