Liputan6.com, Jakarta - Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku tidak ingin terlalu mempersoalkan dorongan untuk mempercepat penyelenggaraan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sebelumnya disuarakan dalam Rapat Pleno Syuriah di Jakarta beberapa waktu lalu.
Meski demikian, ia mengungkapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar percepatan Muktamar PBNU dapat dilakukan.
Advertisement
"Kemudian mengenai percepatan muktamar, tidak ada masalah. Muktamar mau cepat, mau lambat, tidak ada masalah, tapi syarat harus dipenuhi. yaitu bahwa muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum," kata Gus Yahya seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).
Sebelumnya, rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Zulfa Mustofa sebagai pejabat (Pj) Ketum PBNU, Selasa (9/12/2025).
"Penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak KH Zulfa Mustofa," kata Rais Syuriah PBNU M Nuh yang juga selaku pimpinan rapat pleno.
Oleh karena itu, Zulfa disebutnya akan memimpin PBNU dan melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang akan dilaksanakan di tahun 2026 mendatang.
"Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, karena Rais Aam yang mulia juga pernah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena Covid," sebutnya.
"Oleh karena itu, Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula. Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan," sambungnya.
Kendati demikian, ada beberapa kegiatan besar yang akan diperingati yakni pada 31 Januari 2026 mendatang.
"Namun demikian, ada beberapa tugas kegiatan besar, yaitu memperingati satu abad Masehi yang akan jatuh pada 31 Januari 2026, itu satu abad Masehi. Dan juga ada Konbes Besar dan Munas serta puncaknya nanti yaitu di Muktamar," ucapnya.




