Cirebon (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) memperkuat kontribusi terhadap pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seiring meningkatnya kinerja industri tersebut.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman di Cirebon, Kamis, mengatakan kinerja 18 BPR di Ciayumajakuning hingga Oktober 2025 menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi laba dan pertumbuhan aset.
Ia menyampaikan total laba BPR di wilayah tersebut, tercatat sebesar Rp66,37 miliar atau berbalik dari posisi Oktober 2024 yang masih mencatat kerugian Rp35,49 miliar.
Menurut dia, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan intermediasi perbankan, termasuk dalam mendorong percepatan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM di daerah.
Baca juga: LPS tangani 26 bank bermasalah dalam setahun dan likuidasi 23 bank
Darwisman menjelaskan aset BPR di Cirebon tumbuh 9,77 persen, meskipun terdapat perlambatan pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta sedikit penurunan penyaluran kredit.
Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 5,28 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata kredit bermasalah (NPL) BPR di Jawa Barat yang mencapai 6,35 persen.
“Mudah-mudahan dengan evaluasi ini, seluruh BPR di Ciayumajakuning dapat membangun komitmen bersama untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menekankan hadirnya Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM, menjadi peluang bagi BPR untuk menyusun kebijakan baru yang lebih inklusif.
Ia menyebutkan setiap BPR, akan menyiapkan rencana bisnis 2026 yang memuat skema kemudahan pembiayaan UMKM, tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, tata kelola baik, serta manajemen risiko yang memadai.
Setelahnya, OJK akan melakukan evaluasi implementasi kebijakan tersebut untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah regulasi diberlakukan, termasuk peningkatan jumlah UMKM yang dibiayai serta kualitas portofolio kredit.
Ia mengatakan OJK tengah mendorong BPR menerapkan skema pembiayaan berbasis ekosistem atau close-loop sehingga seluruh produksi UMKM, mulai dari pertanian hingga ekonomi kreatif, terserap pasar secara berkelanjutan.
Dengan ekosistem tersebut, kata dia, risiko kredit dapat ditekan karena UMKM memiliki kepastian pembelian melalui off-taker, baik lokal maupun ekspor.
Baca juga: OJK Cirebon bantu pemda percepat merger BPR daerah
Darwisman mengemukakan peran BPR juga strategis dalam mendukung program pemerintah, seperti pembiayaan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersubsidi.
“BPR bisa membiayai UMKM di sisi hulu, misalnya produksi telur, ayam, sayuran, hingga susu untuk kebutuhan SPPG,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan kualitas aset untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan BPR di tengah dinamika ekonomi.
“Jika BPR tidak adaptif dan tidak bertransformasi, maka sudah pasti akan tertinggal,” katanya.
Agus menambahkan penguatan kualitas aset produktif membutuhkan pengelolaan risiko yang baik, terutama penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme lelang agunan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan bila diperlukan.
Baca juga: OJK dan LPS perkuat surveilans BPR di Bali tekan risiko likuidasi
Pihaknya berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara humanis terhadap BPR agar stabilitas sektor jasa keuangan di Ciayumajakuning tetap terjaga.
“Kami berharap kolaborasi OJK dan BPR terus diperkuat sehingga pembiayaan sektor UMKM di Ciayumajakuning, meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap dia.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman di Cirebon, Kamis, mengatakan kinerja 18 BPR di Ciayumajakuning hingga Oktober 2025 menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi laba dan pertumbuhan aset.
Ia menyampaikan total laba BPR di wilayah tersebut, tercatat sebesar Rp66,37 miliar atau berbalik dari posisi Oktober 2024 yang masih mencatat kerugian Rp35,49 miliar.
Menurut dia, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan intermediasi perbankan, termasuk dalam mendorong percepatan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM di daerah.
Baca juga: LPS tangani 26 bank bermasalah dalam setahun dan likuidasi 23 bank
Darwisman menjelaskan aset BPR di Cirebon tumbuh 9,77 persen, meskipun terdapat perlambatan pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta sedikit penurunan penyaluran kredit.
Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 5,28 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata kredit bermasalah (NPL) BPR di Jawa Barat yang mencapai 6,35 persen.
“Mudah-mudahan dengan evaluasi ini, seluruh BPR di Ciayumajakuning dapat membangun komitmen bersama untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menekankan hadirnya Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM, menjadi peluang bagi BPR untuk menyusun kebijakan baru yang lebih inklusif.
Ia menyebutkan setiap BPR, akan menyiapkan rencana bisnis 2026 yang memuat skema kemudahan pembiayaan UMKM, tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, tata kelola baik, serta manajemen risiko yang memadai.
Setelahnya, OJK akan melakukan evaluasi implementasi kebijakan tersebut untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah regulasi diberlakukan, termasuk peningkatan jumlah UMKM yang dibiayai serta kualitas portofolio kredit.
Ia mengatakan OJK tengah mendorong BPR menerapkan skema pembiayaan berbasis ekosistem atau close-loop sehingga seluruh produksi UMKM, mulai dari pertanian hingga ekonomi kreatif, terserap pasar secara berkelanjutan.
Dengan ekosistem tersebut, kata dia, risiko kredit dapat ditekan karena UMKM memiliki kepastian pembelian melalui off-taker, baik lokal maupun ekspor.
Baca juga: OJK Cirebon bantu pemda percepat merger BPR daerah
Darwisman mengemukakan peran BPR juga strategis dalam mendukung program pemerintah, seperti pembiayaan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersubsidi.
“BPR bisa membiayai UMKM di sisi hulu, misalnya produksi telur, ayam, sayuran, hingga susu untuk kebutuhan SPPG,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan kualitas aset untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan BPR di tengah dinamika ekonomi.
“Jika BPR tidak adaptif dan tidak bertransformasi, maka sudah pasti akan tertinggal,” katanya.
Agus menambahkan penguatan kualitas aset produktif membutuhkan pengelolaan risiko yang baik, terutama penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme lelang agunan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan bila diperlukan.
Baca juga: OJK dan LPS perkuat surveilans BPR di Bali tekan risiko likuidasi
Pihaknya berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara humanis terhadap BPR agar stabilitas sektor jasa keuangan di Ciayumajakuning tetap terjaga.
“Kami berharap kolaborasi OJK dan BPR terus diperkuat sehingga pembiayaan sektor UMKM di Ciayumajakuning, meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap dia.
