Siaga Bencana, Kepala Daerah di Sumsel Dilarang ke Luar Nageri

Larangan Mendagri Tito Karnavian terhadap seluruh kepala daerah untuk tidak bepergian ke luar negeri selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, bukan hanya soal kedisiplinan pejabat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan bahwa aturan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman bencana yang diprediksi meningkat pada puncak musim hujan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel, Apriyadi, menyampaikan bahwa larangan tersebut sekaligus menjadi alarm bagi para pemimpin daerah untuk memastikan seluruh posko siaga bencana berfungsi optimal selama masa libur panjang.

“Penekanannya bukan sekadar tidak boleh ke luar negeri. Intinya, kepala daerah harus tetap berada di wilayah masing-masing hingga 15 Januari 2026 demi memastikan penanganan cepat jika terjadi bencana,” ujar Apriyadi usai mengikuti Rakor Antisipasi Nataru dan Kewaspadaan Bencana melalui Zoom, Kamis (11/12/2025).

Menurut Apriyadi, Mendagri telah memberikan peringatan keras. Pelanggaran atas larangan ini dapat berujung sanksi administrasi hingga pemberhentian sementara.

“Kita sudah melihat contohnya seperti kepala daerah di Aceh yang diberhentikan tiga bulan. Ini bukan aturan yang bisa dianggap enteng,” tegasnya.

Ia menyebut seluruh kepala daerah sudah menerima surat edaran resmi, dan aturan tersebut kembali dipertegas dalam rakor nasional.

Seiring dengan arahan pusat, Pemprov Sumsel mempercepat pembaruan peta rawan bencana. Daerah-daerah seperti OKU Selatan, Muratara, Pagar Alam, Empat Lawang, sebagian Muara Enim, serta sejumlah titik lain diprediksi menghadapi risiko banjir dan longsor.

“Gubernur Sumsel telah menugaskan bupati dan wali kota untuk meningkatkan patroli lapangan, memastikan posko siaga berjalan, serta memperkuat koordinasi dengan BPBD dan aparat TNI-Polri,” jelas Apriyadi.

Kejadian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa pekan terakhir menjadi pengingat penting agar kepala daerah tetap berada di tempat.

“Respons cepat itu hanya mungkin dilakukan kalau kepala daerah berada di daerahnya. Ini soal keselamatan masyarakat,” ujar Apriyadi.

Pemprov Sumsel memastikan seluruh jajaran akan siaga penuh selama masa liburan Nataru, termasuk memastikan distribusi logistik, jalur evakuasi, dan kesiapan petugas lapangan.