Kemendagri dan BRIN Perkuat Inovasi Daerah Lewat Optimalisasi RIN

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam upaya mendorong inovasi daerah melalui optimalisasi Repositori Ilmiah Nasional (RIN). Hal itu diungkapkan Sekretaris BSKDN Noudy R.P Tendean saat membuka kegiatan Workshop Pengelolaan Pengetahuan Pemerintahan Melalui RIN di Hotel Orchardz Jayakarta, Kamis, 11 Desember 2025. 

Noudy menegaskan penguatan tata kelola pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini. Dia menyebut kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Melalui optimalisasi RIN, Noudy berharap praktik baik, hasil riset, hingga kajian kebijakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," ungkap Noudy, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Dia menekankan pengelolaan pengetahuan yang baik bukan hanya memastikan keberlanjutan proses kerja, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. "2026, kita harus semakin bersinergi lagi terkait pemanfaatan data, berbagi pakai data, sehingga kajian-kajian di pusat kita (BSKDN) semakin berkualitas dan bermanfaat bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih baik," ujar dia. 

Sementara itu, Ketua Tim Fungsi Pengelolaan RIN Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Diana Permata Sari, menjelaskan manajemen pengetahuan memegang peran penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Dia menyebut pengetahuan dapat berasal dari berbagai bentuk, mulai dari pengalaman hingga dokumentasi.

“Pengetahuan bisa dimiliki seseorang dalam bentuk pengalaman, atau bisa juga pengetahuan yang sudah terdokumentasi, dan mungkin ilmu pengetahuan yang bisa muncul jika memang ada masalah,” ujar dia.
  Baca Juga:  Wamendagri Minta Daerah Gali PAD Lewat Inovasi Tanpa Bebani Masyarakat
Diana menyoroti masalah yang sering muncul ketika pengetahuan hanya melekat pada individu tertentu. Kondisi ini dapat menghambat proses bisnis ketika pegawai tersebut pensiun atau berpindah tugas.

“Menjadi permasalahan ketika yang punya pengetahuan itu sudah mulai pensiun… proses bisnis bisa terhambat karena pengetahuan itu dimiliki oleh satu individu saja,” jelas dia.

Dia mengatakan BRIN terus berupaya mengakuisisi pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat agar dapat dikembangkan menjadi inovasi baru.

“Apa-apa yang diketahui oleh masyarakat di daerah itu perlu juga dikumpulkan supaya suatu saat bisa dikembangkan menjadi sebuah inovasi baru,” tutur dia.

Diana juga menekankan perlunya peran pemerintah dalam menghimpun pengetahuan agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih luas. “Pengetahuan yang tersebar itu bisa menjadi mudah diakses sehingga bisa dimanfaatkan,” tambah dia.

Kolaborasi antara BSKDN dan BRIN melalui optimalisasi RIN diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengetahuan pemerintahan, mendukung kebijakan berbasis bukti, serta mendorong inovasi daerah yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan tata kelola pengetahuan yang lebih terstruktur, inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat diyakini akan berkembang lebih cepat.