GenPI.co - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai usulan koalisi permanen berpeluang mengekang Presiden RI supaya bisa sejalan dengan kepentingan partai.
Hal itu dikatakannya menanggapi usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pembentukan koalisi permanen di pemerintahan masa Presiden Prabowo Subianto.
“Mengakali serta mau mengikat presiden untuk kepentingan elite maupun partai di pemerintahan,” katanya dikutip dari JPNN, Jumat (12/12).
Dia mengungkapkan koalisi permanen ini biasanya diterapkan pada sistem parlementer, bukan presidensial seperti Indonesia.
“Koalisi itu lebih dikenal di sistem parlementer, yang mana untuk membentuk pemerintahan mayoritas dibentuklah koalisi partai,” tuturnya.
Menurut dia, sistem presidensial tidak menerapkan koalisi. Terlebih dalam bentuk permanen. Sebab pemerintahan ditentukan oleh presiden.
Andreas menyampaikan partai politik pendukung saat tahap kontestasi, tidak memiliki hak memaksa presiden supaya menempatkan kader bergabung di pemerintahan.
“Kalau mau ikut kerja sama, tergantung presiden. Sebab kepala negara memiliki hak prerogatif untuk memutuskan dengan siapa dan partai mana kerja sama,” ujarnya.
Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pembentukan koalisi permanen ini sangat penting, supaya bisa menjaga stabilitas pemerintahan.
“Kalau perlu dibentuk koalisi permanen. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” ucapnya. (ast/jpnn)
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
