Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Bahas Kelanjutan Kampung Haji

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman membahas kelanjutan rencana pembangunan kampung haji bagi jamaah Indonesia dalam pembicaraan melalui sambungan telepon, Rabu (10/12/2025) malam. Pembahasan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kualitas layanan haji bagi jamaah Indonesia di Arab Saudi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah aspek krusial terkait rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Pembahasan meliputi penentuan lokasi, desain dan proses pembangunan, hingga fasilitas yang akan disiapkan untuk mendukung kenyamanan dan efisiensi pelayanan jamaah Indonesia.

“Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman membahas kelanjutan rencana pembangunan perkampungan haji yang meliputi penentuan lokasi, proses pembangunan, serta fasilitas yang akan disiapkan bagi jamaah haji asal Indonesia,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis yang diterima Jumat (12/12/2025).

Pemerintah Indonesia berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya jutaan jamaah haji Indonesia. Pembicaraan tersebut juga meneguhkan hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi yang terus berkembang, baik dalam konteks kemanusiaan, pembangunan, maupun layanan keagamaan.

Selain membahas kampung haji, kata Teddy, Pangeran Mohammed bin Salman menyampaikan belasungkawa dan dukungan kepada pemerintah Indonesia atas bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. Arab Saudi menegaskan solidaritasnya kepada Indonesia sebagai negara sahabat.

“Indonesia adalah negara besar serta pemimpinnya adalah Presiden yang kuat dalam menghadapi kondisi apa pun,” ujar Pangeran Mohammed bin Salman.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah mulai menyelenggarakan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahap II pada Kamis (11/12/2025). Seleksi tahap II dilaksanakan serentak di 31 provinsi sejak pukul 09.00 WIB. Adapun tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, belum dapat melaksanakan seleksi karena terdampak bencana alam.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, seleksi PPIH merupakan bagian dari penguatan kualitas layanan haji nasional. Pemerintah ingin memastikan jamaah dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi, dedikasi, serta integritas.

“Kami ingin memastikan jamaah dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan akhlak pelayanan yang baik. Integritas adalah syarat mutlak,” katanya.

Pelaksanaan seleksi PPIH mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban negara memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik bagi jamaah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Rahardjo menambahkan, seleksi tahap II terdiri atas tes computer assisted test (CAT) dengan bobot 60 persen dan wawancara pendalaman tugas dengan bobot 40 persen. Melalui seleksi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan petugas haji yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen dalam penyelenggaraan haji 2026.

“Seleksi ini dilaksanakan untuk memastikan setiap petugas memiliki kapasitas dan karakter pelayanan yang memadai,” ujarnya.