- KPK mengisyaratkan seluruh anggota Komisi XI DPR RI dapat menjadi tersangka terkait dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
- Dua anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan dan Satori, telah ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU terkait dana tersebut.
- Pengembangan kasus ini akan masif berdasarkan fakta baru dari saksi serta pengakuan adanya penerimaan dana oleh semua anggota komisi.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan sinyal peringatan yang berpotensi mengguncang Senayan. Tak main-main, seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yang ikut menikmati aliran dana program sosial atau CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpeluang menyusul dua rekannya menjadi tersangka.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, secara tegas membuka peluang pengembangan kasus ini secara masif. Menurutnya, siapa pun anggota dewan di komisi yang membidangi keuangan dan perbankan itu yang tidak menyalurkan anggaran tersebut sebagaimana mestinya, harus siap berhadapan dengan proses hukum.
“Semua anggota komisi XI yang menerima dana dari BI dan OJK harus mempertanggungjawabkan secara hukum seperti dua orang anggota komisi XI yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Johanis kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Pernyataan tegas ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya telah menjerat dua politisi Senayan, Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasdem.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana CSR dari BI dan OJK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa meskipun penyidik saat ini masih fokus pada pemberkasan perkara Heri Gunawan dan Satori, pintu untuk pengembangan kasus sangat terbuka lebar.
Fakta-fakta baru dari pemeriksaan saksi dan persidangan akan menjadi kunci untuk menjerat pihak lain.
“Termasuk juga penyidik tentu sudah mendalami juga dari saksi-saksi yang sebelumnya sudah dipanggil baik dari pihak BI-OJK maupun dari kawan-kawan di Komisi XI,” tandas Budi.
Sinyalemen bahwa dana ini mengalir ke banyak anggota parlemen diperkuat oleh pengakuan Satori sendiri beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
Ia secara terbuka menyebut bahwa program tersebut diterima oleh semua rekannya di Komisi XI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
”Programnya untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).
“Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” tambah dia.
Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status tersangka Heri dan Satori pada Agustus lalu.
“Dua hari ke belakang, KPK menetapkan 2 orang tersangka yaitu HG sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024 dan ST sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).
Keduanya dinilai melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.
