Bali, ERANASIONAL.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan berupa catatan korektif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuta–Kuta 02 di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
Catatan tersebut diberikan setelah tim BGN melakukan pemantauan dan pengawasan pada 6 Desember 2025 dan menemukan sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait sanitasi, fasilitas dapur, dan kelengkapan keamanan kerja.
Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.996 orang, BGN menilai peningkatan kualitas sarana menjadi penting untuk memastikan pelayanan gizi berjalan optimal setiap hari.
Dalam pemeriksaan tersebut, beberapa temuan terkait infrastruktur perlu mendapat perhatian, seperti tirai PVC yang tidak rapat, dapur yang tampak licin, exhaust fan yang berukuran kecil, serta insect killer yang belum difungsikan dengan baik. Selain itu, ditemukan pula bahwa alat pemadam kebakaran (APAR) belum tersedia, gas belum dilindungi teralis besi, serta akses kamar mandi yang berdekatan dengan ruang produksi belum memiliki pemisahan yang memadai.
“Beberapa temuan ini sifatnya korektif dan dapat segera dibenahi. BGN mendorong SPPG untuk meningkatkan standar sanitasi sehingga pelayanan gizi tetap aman dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati di Bali, Jumat (12/12/2025).
Dari sisi fasilitas relawan, tim menemukan belum tersedianya ruang ganti, jumlah loker yang belum sesuai, serta sekat pemorsian yang belum tertutup penuh. Pada aspek SDM, tim mendorong peningkatan kedisiplinan kebersihan harian, serta menyarankan agar chef mengikuti sertifikasi untuk memperkuat standar pelayanan.
Meski demikian, BGN mengapresiasi sejumlah keunggulan SPPG Kuta–Kuta 02, seperti semangat relawan yang tinggi, program zero waste, pemanfaatan maggot untuk pengolahan limbah makanan, serta kedekatan lokasi dengan bandara yang menjadikannya titik kunjungan berbagai pihak. Catatan korektif BGN disebut bertujuan memperkuat keunggulan-keunggulan tersebut.
“SPPG ini memiliki potensi besar dan relawan yang sangat kompak. Karena itu justru penting untuk memastikan fasilitas produksinya semakin baik dan memenuhi standar,” tambah Hida.
Dari sisi komunikasi publik, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menekankan bahwa perbaikan seperti ini merupakan bagian dari transparansi pelayanan publik.
“Penyampaian temuan dan rencana perbaikan adalah bagian dari akuntabilitas. Publik perlu tahu bahwa proses peningkatan mutu selalu berjalan,” ujar Molly.
Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, Gladys Peuru yang turut hadir di lokasi, mengingatkan pentingnya konsistensi pengelolaan rantai pasok bahan pangan.
“Keamanan pangan berawal dari rantai pasok yang tertata rapi. Peningkatan standar di dapur SPPG penting untuk memastikan alur penyediaan pangan berjalan aman di setiap tahap,” jelas Gladys.
Pihak pengelola SPPG Kuta–Kuta 02 menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan infrastruktur sebelum akhir tahun 2025, termasuk pembenahan dapur dan penyediaan fasilitas keselamatan kerja.
