Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2025 di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang pada Jumat (12/12/2025).
Rapat pimpinan nasional itu turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri PDT) Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan puluhan pempimpin BPD beserta anggota.
Yandri berpesan agar ABPEDNAS dapa berperan dalam memperkuat pengawasan penyerapan dana desa.
"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi dana desa, maka saya berharap ABPEDNAS menjadi gerakan moral, sekaligus gerakan konvensional untuk memastikan rupiah per rupiah dana desa itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan," ucap Yandri, Kota Tangeang, umat (12/12/2025).
Ia menjelaskan, lebih dari 600 ribu BPD telah ditempatkan di seluruh desa di Indonesia melakukan pengawasan terhadap setiap pendistribusian dana desa.
Oleh karenanya, ABPEDNAS diharapkan dapat memberi transparansi terhadap alokasi anggaran dalam program dana desa yang tengah menjadi sorotan masyarakat usai munculnya berbagai masalah alokasi dana yang dinilai tidak tepat.
"Karena saat ini banyak perhatian masyarakat kepada dana desa dan tone-nya itu masih negatif maka diperlukan gerakan bersama supaya citra dana desa atau pemerintahan desa itu benar-benar positif, dan dapat dukungan dari semua pihak," ungkapnya.
Menurut dia, peran BPD ABPEDNAS dapat menjadi solusi akan pembangunan desa dan wilayah tertinggal di Indonesia menjadi semakin maju dan merata hingga tingkat akar rumput atau grassroot.
Kemendes PDT juga akan berupaya memastikan langkah mitigasi terkait dengan masalah dana desa 2025 agar dapat berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
"Ke depan kami susun bagaimana pola strategis agar pengawasan dana desa sampai ke denyut nadi setiap anggota BPD, karena jumlahnya banyak sekali dari Papua sampai Aceh," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama mengatakan, Rapimnas tersebut mempertemukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di seluruh tanah air dalam rangka membentuk kepengurusan baru.
Ia menegaskan pihaknya akan menempatkan lima hingga sembilan anggota di setiap desa guna melakukan pengawasan program prioritas Pemerintah Pusat sampai ke tingkat dasar di masyarakat.
