tvOnenews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Sumatera Utara, memulihkan uang negara sekitar Rp181,2 miliar dari tindak pidana di wilayah hukumnya selama Januari-10 Desember 2025.
"Capaian tersebut merupakan bagian dari penguatan kinerja jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara secara maksimal," ujar Kepala Kejari Medan Fajar Syah Putra di Medan, Jumat.
Fajar menjelaskan dari bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pemulihan tahap penyelidikan mencapai Rp2,34 miliar.
Untuk, tahap penyidikan, dilakukan penyitaan sejumlah aset, di antaranya tanah dan bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan senilai Rp21,91 miliar, aset tanah di Jalan Sutomo senilai Rp13,5 juta, serta uang tunai Rp114,22 juta.
Kemudian pembayaran denda Rp400 juta, uang pengganti (UP) Rp105,85 miliar, dan konversi mata uang asing sebesar 2,9 juta dolar AS atau setara Rp48,66 miliar turut menambah nilai pemulihan.
Selain itu, pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pemulihan keuangan negara bertambah Rp2,06 miliar melalui penanganan litigasi dan layanan hukum lainnya.
Fajar mengatakan pihaknya tidak hanya menargetkan capaian numerik, tapi juga peningkatan kualitas penanganan perkara.
“Kami ingin penanganan perkara mengungkap seluas-luasnya, bukan sekadar mengejar kuantitas,” ujarnya.
Selanjutnya, pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) menangani 15 penyelidikan, 15 penyidikan, 20 penuntutan, dan mengeksekusi 25 perkara tindak pidana pencucian uang dan korupsi.
Lalu, Bidang Intelijen mengamankan enam pelaku DPO (daftar pencarian orang), melakukan pengawasan aliran kepercayaan, serta memberikan penyuluhan hukum melalui 12 kegiatan termasuk program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang menjangkau 7.448 siswa.
Pada Bidang Pidana Umum (Pidum) menerima 2.428 SPDP, menyelesaikan 704 penuntutan, mengeksekusi 1.490 terpidana, serta menerapkan Restorative Justice pada dua perkara.
Sementara itu, Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) mengeksekusi 494 barang bukti, melakukan penjualan langsung 47 kendaraan, serta mengajukan puluhan kendaraan ke Kejati Sumut dan KPKNL Medan untuk proses pemulihan aset.(chm)
