Jakarta (beritajatim.com) – PSSI resmi menunda sekaligus mencabut rekomendasi seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi serta Asosiasi Anggota PSSI.
Keputusan itu disampaikan melalui surat yang dikirim kepada seluruh Ketua Asosiasi Anggota pada Rabu (10/12/2025).
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kongres Biasa PSSI 2025 pada 4 Juni di Jakarta serta surat PSSI Nomor 5187/PGD/654/X-2025 terkait agenda kongres asosiasi anggota.
“Kami juga mempertimbangkan berbagai hal seperti kondisi bencana alam, khususnya di wilayah Sumatera. Pemerintah pun tengah merencanakan revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang menetapkan kembali 21 cabang olahraga prioritas, dan sepak bola termasuk di dalamnya,” ujar Yunus.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah momentum regulasi yang turut memengaruhi keputusan ini. Salah satunya, penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk pembinaan serta kompetisi daerah melalui dukungan APBD sesuai revisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu, hadirnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 membuka peluang kolaborasi pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, termasuk dalam pengelolaan stadion dan fasilitas olahraga.
“Pelaksanaan sosialisasi Statuta PSSI edisi 2025 dan Peraturan Organisasi PSSI 2025 juga menjadi bagian yang harus kami siapkan,” tambah Yunus.
Penundaan ini berlaku hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Selama masa tersebut, PSSI akan mengeluarkan ketetapan untuk menjamin keberlangsungan organisasi di tingkat provinsi maupun asosiasi anggota yang masa baktinya telah berakhir, hingga terpilih kepengurusan baru.
“Bagi PSSI, penundaan ini memberikan ruang untuk penyesuaian dan penyeragaman periodesasi masa bakti Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Anggota di seluruh Indonesia. Nantinya Kongres PSSI Provinsi akan digelar serentak, dengan akhir masa bakti yang juga bersamaan,” tegas Yunus. (faw/ted)
