REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya penguatan regulasi kebudayaan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat.
Penegasan tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Jabar, menyusul pendapat Gubernur Jawa Barat terhadap Ranperda tersebut.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, mengatakan pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan regulasi kebudayaan disusun secara komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Pendapat gubernur merupakan kontribusi penting yang memperkaya penyempurnaan substansi Ranperda. Komitmen bersama ini menjadi langkah strategis dalam menjaga identitas kultural masyarakat Jawa Barat,” ujar Pradi di Bandung, Jumat (12/12/2025).
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya integrasi sejumlah peraturan daerah yang telah ada, seperti Perda Bahasa Daerah, Perda Kesenian, dan Perda Warisan Budaya. Menurut Pradi, proses integrasi harus dilakukan secara cermat agar tidak menghilangkan mandat strategis yang selama ini telah berjalan.
“Harmonisasi regulasi harus dilakukan dengan hati-hati. Penyederhanaan aturan jangan sampai justru melemahkan upaya pelestarian budaya yang telah berlangsung,” katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus pada penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan HKI Komunal sebagai bagian dari upaya menjaga aset budaya lokal. Pelibatan seniman, budayawan, serta masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan juga dinilai penting.
Fraksi Gerindra DPRD Jabar turut menyoroti pengaturan wilayah kebudayaan berbasis bahasa, seperti Sunda Priangan, Melayu Betawi, dan Cirebon Dermayu, agar tidak menimbulkan segmentasi budaya di masyarakat.
“Interaksi budaya merupakan kekuatan Jawa Barat. Karena itu, pengelompokan wilayah budaya harus tetap menjaga prinsip keberagaman dalam kesatuan,” ujar Pradi.
Fraksi Gerindra menegaskan seluruh masukan dari Gubernur Jawa Barat akan dibahas lebih mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus), guna menghasilkan regulasi kebudayaan yang operasional, adaptif, dan berpihak pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
“Kami berkomitmen agar pembahasan Ranperda ini menghasilkan regulasi terbaik yang mampu melindungi dan memajukan kebudayaan Jawa Barat,” kata Pradi menutup pernyataannya.
