FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi sorotan utama Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, saat menjelaskan kondisi fiskal daerahnya secara terbuka.
Pengurangan TKD ini menjadi sorotan utamanya karena Situbondo merupakan kabupaten yang sangat bergantung pada belanja pemerintah sebagai motor utama perputaran ekonomi.
Rio mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah pusat telah berdampak besar pada kapasitas keuangan daerah yang dipimpinnya. Situbondo mengalami pemotongan anggaran hampir mencapai Rp 200 miliar. Ia mengakui besarnya tekanan fiskal yang muncul akibat kebijakan tersebut.
“Saya saja dikurangin hampir Rp 200 miliar dan itu sangat besar buat kita,” ujarnya di Podcast Total Politik dikutip dari Youtube Sabtu (13/12/2025).
Rio menjelaskan bahwa kabupaten seperti Situbondo tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer tidak dapat dihindari.
“Kabupaten dengan size ekonomi seperti Situbondo itu ngandalin apa sih kalau bukan government spending? Leverage-nya dari situ,” ungkapnya.
Pemotongan anggaran ini juga memaksa pemerintah daerah melakukan penataan ulang berbagai kebutuhan operasional. Rio memaparkan bagaimana penyesuaian tersebut dilakukan, mulai dari pengurangan perjalanan dinas, belanja alat tulis, hingga pemangkasan honor kegiatan.
“Ketika transfer pusat ke daerah dikurangi, ya kita harus melakukan penyesuaian: perjalanan dinas dikurangi, ATK dikurangi, honor-honor dikurangi,” terangnya.
Dalam podcast tersebut, Rio tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga mempertanyakan keadilan dalam kebijakan pengurangan TKD. Menurutnya, terdapat daerah yang justru mendapat tambahan transfer, sehingga ia menilai perlunya transparansi dalam penentuan kebijakan tersebut.
“Saya berharap kebijakan pengurangan ini fair karena masih ada kabupaten yang justru ditambah. Apa alasannya itu?” tanyanya heran.
Rio menegaskan mengangkat isu pengurangan TKD ini bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang bagaimana sebuah kebijakan nasional memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ia ingin menunjukkan bahwa tantangan anggaran bukanlah sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi berhubungan erat dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, keterbukaannya dalam membahas isu ini merupakan bagian dari gaya kepemimpinannya yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik. (*)
