Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Barat (Jabar) menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan koordinasi dilakukan bersama instansi terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyiapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE). Skema tersebut disiapkan sebagai mitigasi agar pasokan dan distribusi BBM berjalan dengan baik.
“BPH Migas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti PT Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa penyediaan BBM aman dan skema RAE untuk daerah Jawa Barat dapat dijalankan dengan lancar, terutama daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Fathul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah strategis dengan banyaknya kawasan wisata favorit dan tingginya mobilitas masyarakat.
Berdasarkan hasil koordinasi, kondisi stok dan distribusi BBM di Jawa Barat dilaporkan berjalan lancar dan terkendali. Penyaluran gas melalui pipa, termasuk jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga juga berlangsung tanpa kendala berarti.
Fathul menjelaskan skema RAE memiliki peran penting mengingat karakteristik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Antisipasi dini dinilai penting agar masyarakat tetap memperoleh akses energi.
“Skema Distribusi RAE berfungsi memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga. Kita harus pastikan skema ini dapat berjalan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bakar bakar untuk menunjang kegiatan perekonomian,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyampaikan proyeksi peningkatan kebutuhan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Sekitar 119,5 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan dan Pulau Jawa menjadi salah satu pusat pergerakan masyarakat.
“Komisi XII DPR RI melalui rapat ini ingin menilai secara langsung kecukupan stok BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Provinsi Jawa Barat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, lanjutnya, pasokan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jawa Barat dalam kondisi aman. Apresiasi juga disampaikan atas upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
Baca juga: BPH Migas dan DPR RI pantau kesiapan pasokan energi di wilayah Bali
Baca juga: BPH Migas: Pasokan BBM di NTB dalam kondisi aman
Baca juga: BPH Migas beri kelonggaran pembelian Pertalite tanpa barcode di Aceh
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan koordinasi dilakukan bersama instansi terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyiapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE). Skema tersebut disiapkan sebagai mitigasi agar pasokan dan distribusi BBM berjalan dengan baik.
“BPH Migas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti PT Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa penyediaan BBM aman dan skema RAE untuk daerah Jawa Barat dapat dijalankan dengan lancar, terutama daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Fathul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah strategis dengan banyaknya kawasan wisata favorit dan tingginya mobilitas masyarakat.
Berdasarkan hasil koordinasi, kondisi stok dan distribusi BBM di Jawa Barat dilaporkan berjalan lancar dan terkendali. Penyaluran gas melalui pipa, termasuk jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga juga berlangsung tanpa kendala berarti.
Fathul menjelaskan skema RAE memiliki peran penting mengingat karakteristik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Antisipasi dini dinilai penting agar masyarakat tetap memperoleh akses energi.
“Skema Distribusi RAE berfungsi memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga. Kita harus pastikan skema ini dapat berjalan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bakar bakar untuk menunjang kegiatan perekonomian,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyampaikan proyeksi peningkatan kebutuhan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Sekitar 119,5 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan dan Pulau Jawa menjadi salah satu pusat pergerakan masyarakat.
“Komisi XII DPR RI melalui rapat ini ingin menilai secara langsung kecukupan stok BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Provinsi Jawa Barat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, lanjutnya, pasokan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jawa Barat dalam kondisi aman. Apresiasi juga disampaikan atas upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
Baca juga: BPH Migas dan DPR RI pantau kesiapan pasokan energi di wilayah Bali
Baca juga: BPH Migas: Pasokan BBM di NTB dalam kondisi aman
Baca juga: BPH Migas beri kelonggaran pembelian Pertalite tanpa barcode di Aceh
