Pemanfaatan Kayu di Sumatera Dibekukan, Tutup Celah Aktivitas Ilegal Saat Bencana

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menghentikan sementara semua kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini untuk mencegah risiko pencampuran kayu ilegal di tengah situasi darurat bencana.

Penghentian sementara semua aktivitas pemanfaatan dan pengangkutan kayu di Sumatera ini sebelumnya disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Surat tersebut kemudian direspons oleh Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kehutanan.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kemenhut Yazid Nurhuda, menyampaikan, Ditjen Gakkum mengambil langkah taktis untuk menutup celah potensi adanya modus-modus pemanfaatan dan peredaran kayu ilegal dalam situasi bencana.

"Kami mendukung penuh keputusan pembekuan sementara ini. Dalam situasi tanggap darurat, fokus utama adalah pemulihan dan mitigasi risiko. Hal ini untuk memastikan dan mencegah tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan ilegal," ujar Yazid dalam keterangannya resmi dikutip Minggu (14/12/2025).

Selama masa penghentian sementara atau pembekuan ini, Ditjen Gakkum memperluas akses kanal pengaduan dan pengawasan ketat di lapangan. Perluasan akses kanal pengaduan masyarakat juga turut melibatkan peran serta masyarakat.

Kemudian akses kanal pengaduan juga dibuka selama 24 jam melalui pusat panggilan atau media sosial resmi Gakkum. Masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar diminta untuk segera melapor jika melihat adanya pengangkutan kayu atau penebangan yang mencurigakan saat berlakunya masa penghentian ini.

Yazid menyebut pengawasan di lapangan ini sejalan dengan instruksi Dirjen PHL kepada seluruh pemegang perizinan berusaha dan pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan nonkehutanan (PKKNK). Paralel dengan upaya tersebut, pengawas kehutanan juga diinstruksikan untuk melakukan pengawasan intensif.

Selain itu, Ditjen Gakkum Kehutanan juga akan mengawasi kepatuhan pemegang izin agar tidak melakukan pengangkutan, pemuatan, maupun pengiriman kayu dalam bentuk apapun sebagaimana mandat surat edaran tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal PHL Kemenhut Laksmi Wijayanti meminta pelaku usaha untuk mengevaluasi rencana kerja tahunan (RKT) seiring kebijakan pembekuan tersebut. Pelaku usaha juga perlu memprioritaskan keselamatan lingkungan dan memastikan infrastruktur pengendalian air berfungsi optimal.

Dia juga menginstruksikan pemegang izin kehutanan untuk tidak memobilisasi kayu apa pun. Seluruh kayu di tempat penimbunan kayu (TPK) harus diamankan dan dilaporkan secara berkala kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Hal ini merupakan langkah penting untuk menjaga integritas sektor kehutanan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Kemenhut bersama Polri memaparkan temuan awal hasil identifikasi forensik terhadap kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hasil forensik diperoleh setelah melakukan penyisiran, pengukuran, dan pengambilan sampel kayu di sepanjang aliran sungai serta jembatan yang terdampak banjir dan longsor.

Dalam siaran pers, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Kemenhut Yandi Irawan Sutisna menjelaskan, tim gabungan telah mengumpulkan 43 sampel kayu dari berbagai titik terdampak. Titik tersebut di antaranyadi Jembatan Garoga 1, Jembatan Garoga 2, serta beberapa lokasi di kilometer 4, 6, dan 8 di sepanjang aliran Sungai Garoga.

Di Jembatan Garoga 1, tim mengidentifikasi 18 sampel dari 10 jenis pohon. Sementara itu, di Jembatan Garoga 2 ditemukan 7 sampel dari 6 jenis pohon, termasuk nyatoh, bayur, karet, puspa, dan durian. Material kayu tersebut terbawa arus deras dan menumpuk di titik-titik penyempitan aliran sungai, terutama di sekitar jembatan sehingga memperbesar tekanan air dan memperburuk dampak banjir bandang yang melanda permukiman warga.

Sampai saat ini, tim telah mengidentifikasi 15 jenis pohon. Dari jumlah tersebut, tujuh jenis masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Sebagian besar jenis tersebut yakni pohon karet, meranti, dan durian yang umumnya tidak tumbuh di hutan alam.

“Setiap sampel kami pastikan apakah berasal dari tebangan, runtuhan, atau tumbang akibat longsor. Ada yang jelas bekas potongan mesin, ada pula yang tercabut bersama akarnya,” kata Yandi.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Mohammad Irhamni menambahkan, penyidik telah memasang garis polisi di sejumlah titik penting sepanjang aliran Sungai Garoga dan memeriksa dua jembatan. Sampai sekarang penyidik masih terus melakukan pengambilan sampel lanjutan.