Tiongkok Peringatkan Jepang soal Militerisme dan Campur Tangan di Taiwan

Beijing: Pemerintah Tiongkok menegaskan tidak akan membiarkan kebangkitan militerisme Jepang maupun pengaruh kekuatan sayap kanan di negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat lalu..

“Tiongkok tidak akan pernah membiarkan kekuatan sayap kanan Jepang memutar balik roda sejarah, tidak akan pernah membiarkan kekuatan eksternal mencampuri wilayah Taiwan milik Tiongkok, dan tidak akan pernah membiarkan bangkitnya kembali militerisme Jepang,” kata Guo Jiakun, dikutip dari Antara, Sabtu, 13 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan hubungan Beijing–Tokyo sejak 7 November 2025, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa potensi aksi militer Tiongkok terhadap Taiwan dapat “menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.” Itu dipandang Beijing sebagai sinyal kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam skenario konflik regional.

Guo Jiakun menyebut militerisme Jepang sebagai “musuh umat manusia” dan menegaskan bahwa Tiongkok akan bekerja sama dengan negara-negara dan masyarakat pencinta perdamaian untuk menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional pascaperang.

Tiongkok juga mendesak Jepang untuk memutuskan hubungan secara tegas dengan militerisme dan mengambil langkah nyata untuk menghilangkan bayang-bayang masa lalu tersebut. Menurut Guo, pemerintah Jepang selama bertahun-tahun dinilai memberi ruang bagi gerakan regresif sayap kanan.

“Beberapa perdana menteri dan tokoh politik Jepang telah berulang kali memberikan penghormatan di Kuil Yasukuni, tempat para penjahat perang dihormati,” ujarnya. Guo juga menyoroti sikap sejumlah politisi Jepang yang secara terbuka mempertanyakan Pernyataan Murayama.

Pernyataan Murayama, yang dikeluarkan mantan Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama pada 1995, memuat penyesalan mendalam dan permintaan maaf atas penderitaan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan agresi Jepang selama perang. Iron Lady Jepang Guo menuduh Jepang berupaya menutupi kejahatan perangnya dan mengubah narasi sejarah melalui revisi buku teks. “Tindakan tersebut merupakan tantangan terbuka terhadap tatanan internasional pascaperang dan penghinaan terhadap hati nurani manusia,” katanya.

Meski tidak menyebut pihak secara langsung, Guo Jiakun diyakini merujuk pada kepemimpinan PM Sanae Takaichi, yang dikenal sebagai tokoh konservatif dan nasionalis sayap kanan. Takaichi, perempuan pertama yang menjabat perdana menteri Jepang sejak 21 Oktober 2025, kerap dijuluki Iron Lady Jepang karena gaya kepemimpinan kerasnya yang terinspirasi Margaret Thatcher.

Takaichi merupakan murid politik mendiang mantan PM Shinzo Abe dan pernah menjabat di sejumlah kabinet Abe serta kabinet mantan PM Fumio Kishida. Ia juga dikenal kerap mengunjungi Kuil Yasukuni, yang dipandang negara-negara tetangga Jepang sebagai simbol militerisme masa lalu.

Selain itu, Tiongkok juga mencermati meningkatnya dukungan terhadap partai populis sayap kanan Sanseito di Jepang. Partai yang berdiri pada 2020 itu melonjak perolehan kursinya di majelis tinggi parlemen dari satu menjadi 15 kursi.

Sanseito mengusung slogan “Jepang Pertama,” terinspirasi dari slogan “America First” Presiden AS Donald Trump. Pendiri partai tersebut, Sohei Kamiya—mantan manajer supermarket dan anggota cadangan Pasukan Bela Diri Jepang—secara terbuka menyebut Trump sebagai inspirasi gaya politiknya.

Meski mengklaim tidak mempromosikan xenofobia, Sanseito menyuarakan ketidakpuasan publik terhadap meningkatnya jumlah warga asing dan wisatawan di Jepang. Isu ini menguat seiring melemahnya nilai yen yang mendorong lonjakan kunjungan turis, yang oleh sebagian pendukung partai tersebut dinilai tidak menghormati norma sosial Jepang.

Baca juga:  Jepang dan Tiongkok Saling Tuduh Mengunci Radar Jet Tempur di Okinawa