Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menekankan perlunya asesmen yang tepat dan cepat untuk pemulihan cagar budaya yang terdampak bencana dalam menanggapi kondisi pascabencana yang terjadi di wilayah Sumatera.
Menurut Menbud Fadli, penyusunan rencana pemulihan situs dan ruang budaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan dukungan psikososial berbasis budaya bagi masyarakat.
Asesmen tersebut dapat melibatkan lintas instansi, komunitas hingga masyarakat. Nantinya, hasil asesmen dapat digunakan sebagai pedoman untuk pemugaran cagar budaya yang sewaktu-waktu dapat terkena bencana serupa.
“Kita harus hadir dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam pemulihan pascabencana, serta memastikan asesmen kebutuhan dilakukan segera,” ujar Menbud Fadli dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menbud Fadli juga menyampaikan duka mendalam terhadap korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera.
Baca juga: Kembud utamakan penyelamatan cagar budaya di Aceh
“Kita pada saat ini berada dalam suasana berkabung karena musibah yang cukup besar di Sumatera, yang terjadi di tiga provinsi sekaligus dan mempunyai dampak yang luar biasa. Bencana ini bisa menjadi refleksi dan perlu kita jadikan semacam pelajaran bersama,” kata dia.
Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan", Menbud Fadli juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memajukan ekosistem kebudayaan.
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo turut menekankan bahwa sinergi lintas unit merupakan hal yang penting.
“Kita harus mengedepankan instrumen pelayanan agar bisa maksimal dimanfaatkan oleh pelaku budaya, contohnya Dana Indonesiana,” ujar Wamenbud Giring.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan harus melibatkan lintas sektor, seperti pendidikan dan teknologi.
“Ini menjadi peluang di sektor budaya dan kreatif. Dari situlah kebudayaan bisa menjadi peluang motor penggerak ekonomi masa depan, di mana Kementerian Kebudayaan berperan besar dalam hal tersebut,” jelas Sekjen Bambang.
Baca juga: Pemerintah hormati proses hukum terkait eksekusi rumah adat Toraja
Kementerian Kebudayaan, lanjut Bambang, dapat membangun ekosistem data, hak kekayaan intelektual, standar industri dan lembaga inkubasi di kota-kota kreatif, kemudian menyediakan kebijakan yang melindungi sekaligus mendorong inovasi.
Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana memaparkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan terus melakukan pengawasan internal yang akuntabel dan tepat sasaran, terutama untuk pengawasan Dana Indonesiana, hingga pemantauan tindak lanjut temuan dan inovasi pengawasan menggunakan kemajuan teknologi.
“Kita tingkatkan integritas serta memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat kepada masyarakat dan peradaban bangsa,” terang Irjen Fryda.
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Ahmad Mahendra, menekankan peran Ditjen PPPK dalam memperkuat ekosistem seni budaya, memperbanyak revitalisasi aset budaya, guna menjaga nilai budaya di masyarakat.
Program-program Ditjen PPPK, lanjut Mahenda, menciptakan ekosistem seni budaya yang kuat, berkelanjutan, dan terhubung di mana pelaku, karya, ruang, dan publik saling menguatkan.
"Melalui peningkatan kapasitas pelaku, revitalisasi aset budaya, inovasi digital dan manajemen talenta nasional, kebudayaan Indonesia diarahkan untuk beradaptasi dengan zaman, menjangkau dunia, dan memperkuat identitas bangsa,” jelas Dirjen Mahendra.
Baca juga: Kebudayaan jadi alat pemersatu serta mendukung pemulihan masa sulit
Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, memaparkan sejumlah program yang sedang berjalan, di antaranya repatriasi warisan budaya, nominasi World Cultural Heritage (WCH) dan Intangible Cultural Heritage (ICH) ke UNESCO, hingga kerja sama domestik serta internasional bidang kebudayaan di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.
“Program ini berusaha mendukung empat pilar kebijakan Kementerian Kebudayaan, yakni pendidikan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai budaya, ekonomi budaya sebagai penggerak industri kreatif, diplomasi budaya sebagai soft power Indonesia di tingkat global, serta kebudayaan sebagai pemersatu untuk memperkuat jati diri Indonesia di tengah keberadaban,” kata Dirjen Endah.
Sekretaris Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara mengungkapkan sejumlah program termasuk penetapan cagar budaya peringkat nasional, penyelamatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), fasilitasi kekayaan intelektual berbasis budaya, penulisan buku sejarah dan penetapan hari-hari kebudayaan, hingga penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat.
“Terdapat beberapa upaya strategis yang diupayakan yaitu penguatan pelindungan cagar budaya, penguatan identitas dan karakter bangsa, pelindungan masyarakat dan penghayat kepercayaan adat, penguatan sistem identifikasi, registrasi dan pemantauan warisan budaya, peningkatan literasi dan kesadaran budaya masyarakat,” imbuh Setditjen Wawan.
Baca juga: Kemenbud: Pengakuan adat Kedang Ipil picu semangat pelestarian budaya
Baca juga: Kementerian Kebudayaan dukung penanganan dampak bencana di Sumatera
Baca juga: Reyog, kolintang dan kebaya mendapat sertifikat ICH Unesco
Menurut Menbud Fadli, penyusunan rencana pemulihan situs dan ruang budaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan dukungan psikososial berbasis budaya bagi masyarakat.
Asesmen tersebut dapat melibatkan lintas instansi, komunitas hingga masyarakat. Nantinya, hasil asesmen dapat digunakan sebagai pedoman untuk pemugaran cagar budaya yang sewaktu-waktu dapat terkena bencana serupa.
“Kita harus hadir dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam pemulihan pascabencana, serta memastikan asesmen kebutuhan dilakukan segera,” ujar Menbud Fadli dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menbud Fadli juga menyampaikan duka mendalam terhadap korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera.
Baca juga: Kembud utamakan penyelamatan cagar budaya di Aceh
“Kita pada saat ini berada dalam suasana berkabung karena musibah yang cukup besar di Sumatera, yang terjadi di tiga provinsi sekaligus dan mempunyai dampak yang luar biasa. Bencana ini bisa menjadi refleksi dan perlu kita jadikan semacam pelajaran bersama,” kata dia.
Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan", Menbud Fadli juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memajukan ekosistem kebudayaan.
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo turut menekankan bahwa sinergi lintas unit merupakan hal yang penting.
“Kita harus mengedepankan instrumen pelayanan agar bisa maksimal dimanfaatkan oleh pelaku budaya, contohnya Dana Indonesiana,” ujar Wamenbud Giring.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan harus melibatkan lintas sektor, seperti pendidikan dan teknologi.
“Ini menjadi peluang di sektor budaya dan kreatif. Dari situlah kebudayaan bisa menjadi peluang motor penggerak ekonomi masa depan, di mana Kementerian Kebudayaan berperan besar dalam hal tersebut,” jelas Sekjen Bambang.
Baca juga: Pemerintah hormati proses hukum terkait eksekusi rumah adat Toraja
Kementerian Kebudayaan, lanjut Bambang, dapat membangun ekosistem data, hak kekayaan intelektual, standar industri dan lembaga inkubasi di kota-kota kreatif, kemudian menyediakan kebijakan yang melindungi sekaligus mendorong inovasi.
Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana memaparkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan terus melakukan pengawasan internal yang akuntabel dan tepat sasaran, terutama untuk pengawasan Dana Indonesiana, hingga pemantauan tindak lanjut temuan dan inovasi pengawasan menggunakan kemajuan teknologi.
“Kita tingkatkan integritas serta memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat kepada masyarakat dan peradaban bangsa,” terang Irjen Fryda.
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Ahmad Mahendra, menekankan peran Ditjen PPPK dalam memperkuat ekosistem seni budaya, memperbanyak revitalisasi aset budaya, guna menjaga nilai budaya di masyarakat.
Program-program Ditjen PPPK, lanjut Mahenda, menciptakan ekosistem seni budaya yang kuat, berkelanjutan, dan terhubung di mana pelaku, karya, ruang, dan publik saling menguatkan.
"Melalui peningkatan kapasitas pelaku, revitalisasi aset budaya, inovasi digital dan manajemen talenta nasional, kebudayaan Indonesia diarahkan untuk beradaptasi dengan zaman, menjangkau dunia, dan memperkuat identitas bangsa,” jelas Dirjen Mahendra.
Baca juga: Kebudayaan jadi alat pemersatu serta mendukung pemulihan masa sulit
Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, memaparkan sejumlah program yang sedang berjalan, di antaranya repatriasi warisan budaya, nominasi World Cultural Heritage (WCH) dan Intangible Cultural Heritage (ICH) ke UNESCO, hingga kerja sama domestik serta internasional bidang kebudayaan di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.
“Program ini berusaha mendukung empat pilar kebijakan Kementerian Kebudayaan, yakni pendidikan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai budaya, ekonomi budaya sebagai penggerak industri kreatif, diplomasi budaya sebagai soft power Indonesia di tingkat global, serta kebudayaan sebagai pemersatu untuk memperkuat jati diri Indonesia di tengah keberadaban,” kata Dirjen Endah.
Sekretaris Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara mengungkapkan sejumlah program termasuk penetapan cagar budaya peringkat nasional, penyelamatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), fasilitasi kekayaan intelektual berbasis budaya, penulisan buku sejarah dan penetapan hari-hari kebudayaan, hingga penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat.
“Terdapat beberapa upaya strategis yang diupayakan yaitu penguatan pelindungan cagar budaya, penguatan identitas dan karakter bangsa, pelindungan masyarakat dan penghayat kepercayaan adat, penguatan sistem identifikasi, registrasi dan pemantauan warisan budaya, peningkatan literasi dan kesadaran budaya masyarakat,” imbuh Setditjen Wawan.
Baca juga: Kemenbud: Pengakuan adat Kedang Ipil picu semangat pelestarian budaya
Baca juga: Kementerian Kebudayaan dukung penanganan dampak bencana di Sumatera
Baca juga: Reyog, kolintang dan kebaya mendapat sertifikat ICH Unesco
