Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan keterlibatan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C berjalan efektif guna memperkuat peran strategis nasional dalam tata kelola keselamatan dan pelayaran maritim global.
Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan kontribusi Indonesia selama periode keanggotaan 2026–2027 berjalan efektif dan berdampak pada tatanan maritim global.
"Hal yang turut dirumuskan termasuk penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, baik nasional maupun internasional," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan pihaknya telah menggelar Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Anggota Dewan IMO di Jakarta.
Baca juga: RI-Australia gelar dialog bilateral bahas penguatan kerja sama maritim
Dudy menegaskan keberhasilan Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO bukan sekadar capaian diplomasi, melainkan mandat global yang harus dijalankan dengan komitmen tinggi dan kontribusi nyata bagi tata kelola kemaritiman dunia.
Menurut dia kepercayaan itu merupakan konsekuensi sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Indonesia.
"Capaian ini bukan hanya persoalan angka atau posisi, ini adalah cerminan nyata dari kepercayaan global terhadap konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran dunia,” ujar Menhub.
Dalam pemilihan yang berlangsung pada Sidang Majelis IMO ke-34, akhir November lalu, Indonesia meraih 138 suara dan menempati posisi ke-5 dari 26 negara kandidat. Hasil itu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel dan memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan pelayaran global.
Menhub menekankan keanggotaan di Dewan IMO membuka ruang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan kebijakan maritim internasional.
Baca juga: Angkatan Laut AS perkuat kemitraan kawasan Indo-Pasifik di AUMX ke-2
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab geografis dan historis dalam menjaga jalur pelayaran internasional, yang tidak hanya sekadar menjadi pengguna jalur laut dunia, tetapi penjaga simpul-simpul strategisnya. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto di mana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ia menegaskan pula bahwa keanggotaan itu bukan tujuan akhir, melainkan platform strategis untuk memastikan kepentingan nasional terwakili dalam setiap perumusan kebijakan maritim global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia pada agenda penting dunia.
"Seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi maritim, serta peningkatan keselamatan dan kapasitas negara berkembang,” imbuh Menhub.
Dudy juga menyoroti pentingnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan maritim yang semakin kompleks.
"Sinergi lintas kementerian dan lembaga, dukungan industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat terus memperkuat posisinya dalam diplomasi maritim internasional," kata Menhub.
Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan kontribusi Indonesia selama periode keanggotaan 2026–2027 berjalan efektif dan berdampak pada tatanan maritim global.
"Hal yang turut dirumuskan termasuk penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, baik nasional maupun internasional," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan pihaknya telah menggelar Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Anggota Dewan IMO di Jakarta.
Baca juga: RI-Australia gelar dialog bilateral bahas penguatan kerja sama maritim
Dudy menegaskan keberhasilan Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO bukan sekadar capaian diplomasi, melainkan mandat global yang harus dijalankan dengan komitmen tinggi dan kontribusi nyata bagi tata kelola kemaritiman dunia.
Menurut dia kepercayaan itu merupakan konsekuensi sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Indonesia.
"Capaian ini bukan hanya persoalan angka atau posisi, ini adalah cerminan nyata dari kepercayaan global terhadap konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran dunia,” ujar Menhub.
Dalam pemilihan yang berlangsung pada Sidang Majelis IMO ke-34, akhir November lalu, Indonesia meraih 138 suara dan menempati posisi ke-5 dari 26 negara kandidat. Hasil itu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel dan memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan pelayaran global.
Menhub menekankan keanggotaan di Dewan IMO membuka ruang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan kebijakan maritim internasional.
Baca juga: Angkatan Laut AS perkuat kemitraan kawasan Indo-Pasifik di AUMX ke-2
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab geografis dan historis dalam menjaga jalur pelayaran internasional, yang tidak hanya sekadar menjadi pengguna jalur laut dunia, tetapi penjaga simpul-simpul strategisnya. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto di mana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ia menegaskan pula bahwa keanggotaan itu bukan tujuan akhir, melainkan platform strategis untuk memastikan kepentingan nasional terwakili dalam setiap perumusan kebijakan maritim global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia pada agenda penting dunia.
"Seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi maritim, serta peningkatan keselamatan dan kapasitas negara berkembang,” imbuh Menhub.
Dudy juga menyoroti pentingnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan maritim yang semakin kompleks.
"Sinergi lintas kementerian dan lembaga, dukungan industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat terus memperkuat posisinya dalam diplomasi maritim internasional," kata Menhub.
