Heboh Kabar SE MenPANRB di Kalangan Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Ternyata

jpnn.com - JAKARTA – Beredar kabar di kalangan honorer yang menyebutkan ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) mengenai pendataan non-ASN 2025.

Kabar tersebut memberikan harapan baru bagi honorer yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

BACA JUGA: Sudah Disiapkan Gaji PPPK Paruh Waktu, Ada Peluang Mendapat Tunjangan

Kalangan honorer heboh dengan adanya kabar bahwa di Kabupaten Dompu (Provinsi NTB) dan Labuhanbatu (Sumut), ada pendataan ulang honorer sebagai tindak lanjut SE MenPAN-RB.

Kabar yang menyeruak tersebut diungkapkan Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto.

BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta, SPMT 1 Januari 2026

Dia mengatakan banyak rekannya yang bertanya-tanya soal benar tidaknya ada surat edaran perihal pendataan non-ASN 2025.

Kabar mengenai adanya SE MenPANRB tentang pendataan non-ASN 2025, kata Herlambang, sempat menimbulkan harapan baru di kalangan honorer.

BACA JUGA: Bu Reni Tegaskan Skema PPPK Paruh Waktu Hanya Jembatan

Banyak honorer yang datang menanyakan dan meminta arahan kepada pengurus forum.

Herlambang mengaku bingung dan takut salah menjawab. Jika benar ada surat edaran dari KemenPAN-RB, pikirnya, tentu tidak hanya dikirim kepada salah satu kabupaten/kota saja, tetapi berlaku untuk seluruh pemda di Indonesia.

"Apakah ada edaran dari Bu MenPAN-RB yang mengarahkan dan membolehkan untuk pendataan non-ASN 2025 di daerah?” kata Herlambang kepada JPNN.com, Minggu (14/12), menirukan pertanyaan rekan-rekannya.

Herlambang mengaku sudah konfirmasi kepada KemenPANRB mengenai kabar tersebut.

Hasil konfirmasi memastikan bahwa tidak ada SE MenPANRB mengenai pendataan ulang honorer atau non-ASN 2025.

“Saya sudah konfirmasi ke KemenPAN-RB, katanya enggak ada surat edaran atau arahan dari kementerian," kata Herlambang.

Diungkapkan juga bahwa beberapa honorer gagal PPPK Paruh Waktu sudah bertanya langsung kepada pejabat terkait di daerahnya masing-masing, terutama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM).

"Mereka sudah mendatangi kepala daerahnya dan konfirmasi dari BKPSDM-nya juga menyampaikan kalau saat ini belum ada regulasi untuk mengakomodasi sisa honorer yang tidak bisa diusulkan ke PPPK paruh waktu," ungkap Herlambang.

Terkait kabar tersebut, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen juga menegaskan tidak ada lagi pendataan tenaga non-ASN.

Dia mengatakan bahwa pendataan non-ASN sudah berakhir pada Oktober 2022.

Mengenai kabar ada SE mengenai pendataan non-ASN 2025, Suharmen memastikan itu bukan dari KemenPAN-RB maupun BKN.

"Bagi BKN dan KemenPAN-RB, pendataan non-ASN sudah selesai dan tidak ada perubahan data apa pun,” tegasnya.

“Seleksi untuk penyelesaian honorer sebagaimana mandat UU 20 Tahun 2023 juga sudah dilaksanakan," sambungnya.

Jadi, tidak ada lagi pendataan non-ASN 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

Pengangkatan PPPK dan PPPK paruh waktu jalur honorer terakhir dilakukan tahun ini.

Selanjutnya, seleksi PPPK akan menggunakan mekanisme sesuai perundang-undangan, yang salah satunya melalui mekanisme rekrutmen dengan menggunakan standar tinggi.

Pengisian formasi PPPK akan dikembalikan pada konsep awal, yakni diisi oleh kalangan profesional dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di kalangan PNS yang ada. (esy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?