jpnn.com - MATARAM - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat Didi Sumardi meminta Pemerintah Provinsi NTB mengkaji kembali kebijakan mutasi PPPK.
Dia khawatir mutasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdampak merugikan pegawai ASN jenis baru itu.
BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu Berbeda-beda, Rp250 Ribu Kerja Enggak Boleh Malas
Didi Sumardi mengaku tekah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk melakukan pendataan by name by address terhadap penempatan PPPK yang berpindah dari formasi awal.
"Tujuan pendataan agar solusi jangka panjang dan menyeluruh serta penyelesaian masalah bisa segera teratasi. Kami harapkan BKD dan Disdikbud NTB untuk memetakan masalahnya secara menyeluruh, tidak didasarkan pada kasus per kasus," ujar Didi di Mataram, Minggu (14/12).
BACA JUGA: Heboh Kabar SE MenPANRB di Kalangan Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Ternyata
Menurutnya, mutasi guru PPPK membuat para pendidik itu mengalami ketidaksesuaian data di Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena telah berpindah dari formasi awal.
Hal itu, lanjut Didi, dapat menyebabkan hak para guru yang seharusnya diterima baik itu gaji pokok dan tunjangan sertifikasi tidak dibayarkan. Bahkan, kemungkinan terburuknya dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK.
BACA JUGA: 21 Ribuan PPPK Paruh Waktu Tidak Dilantik, Langsung Kerja, Faisol: Kandas Sudah
"Kondisi ini memiliki dampak yang tidak baik, diantaranya jam mengajar, kedua berdampak pada psikologis, keamanan, kenyamanan, dan termasuk adalah kebaikan bagi keluarga," terangnya.
Ditegaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan mengawal aspirasi tersebut hingga benar-benar tuntas, dengan membuka keran komunikasi yang intensif bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Atas dasar itu nanti kami minta Pak Gubernur melalui OPD terkait, yaitu Kepala BKD dan Dinas Dikbud untuk mengkaji itu," katanya. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
