Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mengumumkan rencana paket kebijakan ekonomi khusus bagi pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat minggu ini.
Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto minggu lalu, dalam acara Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Menurutnya, rencana pemberian paket kebijakan ekonomi ini adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saat ini sejalan dengan upaya pemulihan bencana, arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus," kata Airlangga, dikutip Senin (14/12/2025).
Adapun, paket kebijakan ekonomi tersebut antara lain, penghapusbukuan hingga restrukturisasi begi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Untuk beban daripada debitur KUR dalam kondisi force majeure, mulai dari restrukturisasi percepatan pemulihan daerah bencana dengan penyaluran KUR baru di 2026, kemudian opsi pelunasan kewajiban atau bagi debitur KUR tertentu," paparnya.
Terkait dengan KUR, Airlangga mengatakan pemerintah akan merumuskan regulasi khusus. Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang bagi debitur KUR, mencegah kenaikan klaim penjaminan, serta menyiapkan regulasi yang diperlukan.
Tak hanya itu, regulasi KUR ini diharapkan dapat menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan kembali perekonomian di wilayah terdampak.
"Dan juga untuk menjaga stabilitas dan mendorong kembali restart daripada perekonomian di daerah pertama. Tentu semua itu akan dilakukan segera sesudah tanda berdarurat dan pemulihan daripada infrastruktur di wilayah," ujarnya.
Selain itu, pemerintah akan mempermudah proses pencairan klaim bagi pekerja yang terdampak, seperti klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP) bagi korban bencana.
Lebih lanjut, Pemerintah juga sedang memfinalisasi kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang mengalami (terdampak bencana).
(haa/haa)
