FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, melontarkan pandangan kritis terkait kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan.
Ia melihat kebijakan tersebut berpotensi menjadi jebakan yang justru melemahkan daya kritis ormas, termasuk kalangan kampus, terhadap pemerintah.
Said Aqil mengungkapkan, pada awalnya ia menyambut positif kabar bahwa Presiden ke-7, Jokowi, memberikan konsesi tambang kepada ormas.
Baginya, kebijakan itu sempat ia pandang sebagai bentuk apresiasi negara terhadap peran ormas dalam sejarah perjuangan bangsa.
“Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, apresiasi,” kata Said Aqil, dikutip dari Forum Keadilan TV, Senin (15/12/2025).
Namun seiring waktu, Said Aqil mengaku mulai melihat sisi lain dari kebijakan tersebut.
Setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk mencermati pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, ia menilai kebijakan itu justru menyimpan risiko besar.
“Tapi secara negative thinking, bisa-bisa saya katakan jebakan, sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah, masukan, ya, rekomendasi yang agak tajam kepada pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh, Said Aqil mengaitkan polemik tersebut dengan konflik internal di tubuh PBNU yang mencuat pada akhir November 2025.
Konflik antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan mantan Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul) disebutnya tidak lepas dari dinamika tersebut.
Seperti diketahui, polemik itu bermula dari isu pemberhentian Gus Yahya oleh Syuriyah PBNU karena dugaan pelanggaran nilai organisasi dan tata kelola keuangan tuduhan yang dibantah langsung oleh Gus Yahya.
Di sisi lain, Gus Ipul sebelumnya dicopot dari jabatan Sekjen oleh Gus Yahya, meski kemudian menolak disebut sebagai calon pengganti ketua umum.
“Yang jelas, itu juga menjadi sebab konfliknya antara Ketum (Gus Yahya) dan Sekjen (Gus Ipul), yang Sekjen di belakangnya ada Rais Aam,” ucap Said Aqil.
Said Aqil juga mengingatkan agar Indonesia belajar dari pengalaman sejumlah negara lain yang terjerumus dalam konflik akibat perebutan sumber daya alam.
Ia menyinggung kasus Bolivia, Venezuela, dan Nigeria yang mengalami perang saudara karena persoalan tambang.
“Negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu, kompak, perang saudara gara-gara tambang. Masa kita enggak bisa mengambil pelajaran seperti itu?” katanya.
Kata Said Aqil, sebelum membawa manfaat, kebijakan konsesi tambang kepada ormas justru telah memicu perpecahan.
Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dievaluasi secara serius, bahkan dikembalikan kepada negara.
“Ternyata belum sampai ke sana (kemaslahatan) sudah jelas di situ sudah pecah, sudah mudarat, sudah melahirkan kemudaratan. Oleh karena itu, pendapat saya, kembalikan,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
